Sumber Gaduh, DPR Usul Batasi Lembaga Survey

Rabu, 25 April 2018 - 16:41 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kegaduhan politik di bangsa saat ini tak lepas dari peran lembaga-lembaga survey. Ini terlihat dengan hasil survei yang berbeda terhadap calon kepala daerah dan calon Presiden pada Pilpres 2019 mendatang yang berhasil membuat gaduh antar pendukung.

Atas dasar itu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berinisiatif untuk mengusulkan agar lembaga-lembaga survey di Indonesia harus dikurangi ke depan.

“Bahwa lembaga survey ini memiliki potensi membuat kegaduhan juga, maka dari itu saya berusaha membuat usulan bahwa ke depan lembaga survey ini harus dibatasi,” kata Taufik Kurniawan di Gedung DPR RI, Rabu (25/4).

Selain melakukan pengusulan, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu agar melihat masalah dimaksud.

“KPU dan Bawaslu juga harus bertindak. Jangan diam-diam saja gitu lho. Artinya, mana kala lembaga surveynya tidak tepat, tidak betul, pada saat nanti pengumuman Pilpres yang memang itu, siapa pun itu harus memiliki konsekuesni hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut politisi asal Jawa Tengah ini juga menyarankan agar lembaga survey yang ada saat ini harus diatur berdasarkan hukum. Tujuan untuk tidak ada kepentingan-kepentingan sesaat yang bisa membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat.

“Ini yg harus diatur secara hukum. Jadi tidak asal lembaga survey kepentingan tertentu disampaikan ke publik lagi, ini tidakhanya untuk ke calon yang inkumben ya, tapi ke semuanya,” jelasnya.

Taufik Kurniawan juga mencontohi Pilkada DKI Jakarta, dimana seluruh lembaga survey memenangkan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai pemenang. Namun, nyatanya Ahok kalah telak dari lawannya. Dan hasil-hasil survey itu sempat menjadi gaduh antar sesama pendukung. (Aiy/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *