Sudah Tunggak Pajak Rp26 Miliar, Dipanggil Jaksa Malah Mangkir

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, TANJUNG REDEB –Manajemen PT Kertas Nusantara (KN) yang berada di Mangkajang, Kampung Pilanjau, Kecamatan Sambaliung, belum menunjukkan itikad baik untuk melunasi tunggakan pajaknya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau senilai Rp 26 miliar.

Diakui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Berau DB Susanto, manajemen PT KN juga sempat mangkir dari panggilan pihaknya, beberapa waktu lalu. Pihaknya juga tidak mengetahui alasan manajemen PT KN tidak bisa memenuhi panggilan pihaknya, yang telah mendapat kuasa dari Pemkab Berau untuk melakukan penagihan.

“Waktu itu mereka (manajemen PT KN, red) tidak datang, dari pemda juga sempat ke kantornya di Jakarta, tapi tidak ada hasil juga. Kan asetnya masih banyak, harusnya ada kesadaran dari mereka. Jika sudah tidak produksi, bisa menyerahkan asetnya untuk bayar utang (tunggakan pajak),” ujar Susanto.

Saat ini, pihaknya masih mengedepankan upaya persuasif dengan memberikan penyadaran kepada manajemen PT KN, bahwa masih ada tanggung jawab yang belum diselesaikan kepada Pemkab Berau.

Namun jika tidak diindahkan juga, tidak menutup kemungkinan ada upaya menggugat, dengan permohonan sita aset milik PT KN.

“Itu kalau dengan pendekatan dan somasi tetap tidak membuahkan hasil. Jadi aset perusahaan yang akan dijadikan untuk membayar utang pajak. Tapi itu juga harus atas restu dari Pemkab Berau,” ungkapnya.

Ditambahkan Susanto, upaya penagihan oleh pihaknya merupakan bentuk kerja sama Pemkab Berau dengan Kejari Berau di bidang perdata dan tata usaha negara. Berupa bantuan, pertimbangan, pelayanan, hingga penegakan hukum di  dalam maupun di luar pengadilan.

“Untuk hal ini, kami lakukan mediasi terhadap wajib pajak (PT KN, red) kepada pemerintah. Kami ingin memulihkan kekayaan negara yang masih ada di pihak-pihak lain,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, tunggakan pajak sebesar Rp 26 miliar oleh PT KN, bisa dibawa ke ranah pidana. Hal itu ditegaskan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bela Negara Anti Korupsi (Benak) Berau, Alfian. Pasalnya, jika upaya persuasif yang dilakukan Pemkab Berau untuk menagih tidak membuahkan hasil, maka Bupati Berau diminta kembali melaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau untuk diproses ke ranah pidana.

“Tindakan persuasif sudah dilakukan, kejaksaan juga sudah memberi somasi tapi tidak kooperatif, bupati bisa melaporkan lagi ke kejaksaan untuk diproses pidananya. Karena kalau tetap membangkang, bisa dipidanakan walau ini sebenarnya perdata,” katanya kepada Berau Post, Senin (23/4).

Untuk itu Alfian meminta ketegasan bupati dalam memperjuangkan pajak yang sudah bertahun-tahun tertunggak tersebut. “Masalah pajak seperti ini, jangan hanya berlaku untuk segelintir orang. Kami minta bupati tegas, dalam waktu yang singkat untuk memaksa KN membayar itu,” jelasnya.

Jajaran legislatif, lanjut dia, juga jangan tinggal diam. Sebab, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, merupakan prodak hukum yang dihasilkan DPRD Berau. “DPRD Juga. Harus ada reaksi keras dari legislatif bersama eksekutif untuk menagih pajak tersebut,” tegasnya.

Dijelaskannya, semua pengusaha yang berinvestasi di Berau, punya kewajiban yang sama untuk memenuhi hak daerah dari sektor pajak. Baik yang berinvestasi besar, maupun dalam skala kecil. “Artinya, setiap pengusaha harus memberi contoh yang baik. Bisa berinvestasi di Berau, tapi tidak mampu membayar pajak, kan jadi contoh yang tidak baik, keterlaluan. Atau pengusahanya kebal hukum?” tanya Alfian.

Berau Post yang berusaha meminta konfirmasi manajemen PT KN, tetap tak membuahkan hasil. PT KN yang sudah bertahun-tahun tak lagi beroperasional, makin menyulitkan upaya konfirmasi yang dilakukan media ini. (sam/udi)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar