Sudah Tunggak Pajak Rp26 Miliar, Dipanggil Jaksa Malah Mangkir

Jumat, 27 April 2018 05:22
Sudah Tunggak Pajak Rp26 Miliar, Dipanggil Jaksa Malah Mangkir

“Tindakan persuasif sudah dilakukan, kejaksaan juga sudah memberi somasi tapi tidak kooperatif, bupati bisa melaporkan lagi ke kejaksaan untuk diproses pidananya. Karena kalau tetap membangkang, bisa dipidanakan walau ini sebenarnya perdata,” katanya kepada Berau Post, Senin (23/4).Untuk itu Alfian meminta ketegasan bupati dalam memperjuangkan pajak yang sudah bertahun-tahun tertunggak tersebut. “Masalah pajak seperti ini, jangan hanya berlaku untuk segelintir orang. Kami minta bupati tegas, dalam waktu yang singkat untuk memaksa KN membayar itu,” jelasnya.Jajaran legislatif, lanjut dia, juga jangan tinggal diam. Sebab, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, merupakan prodak hukum yang dihasilkan DPRD Berau. “DPRD Juga. Harus ada reaksi keras dari legislatif bersama eksekutif untuk menagih pajak tersebut,” tegasnya.Dijelaskannya, semua pengusaha yang berinvestasi di Berau, punya kewajiban yang sama untuk memenuhi hak daerah dari sektor pajak. Baik yang berinvestasi besar, maupun dalam skala kecil. “Artinya, setiap pengusaha harus memberi contoh yang baik. Bisa berinvestasi di Berau, tapi tidak mampu membayar pajak, kan jadi contoh yang tidak baik, keterlaluan. Atau pengusahanya kebal hukum?” tanya Alfian.

Bagikan berita ini:
7
3
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar