Makmurkan Daerah, OSO Siap Perjuangkan Moratorium DOB Dicabut

Minggu, 29 April 2018 - 00:23 WIB

FAJAR.CO.ID, SINGKAWANG – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kini mendapat penambahan kewenangan pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda), lewat Undang-Undang (UU) MD3, DPD RI langsung menegaskan komitmen mereka untuk membangun daerah di Indonesia.

Salah satu langkah tepat untuk memakmurkan daerah yakni mempercepat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mengakui percepatan DOB merupakan langkah tepat yang harus dilakukan oleh DPD RI, meski Pemerintah belum mencabut moratorium terhadap pembentukan DOB. Hanya saja, kata politisi yang biasa disapa OSO itu, hal tersebut sudah dikomunikasikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memberikan beberapa prioritas pada beberapa DOB.

“Sedang dipikirkan kenapa tidak keseluruhan, tapi kan bisa prioritas yang mana dulu. Semoga dengan itu presiden dan wapres juga Mendagri bisa memahami,” kata OSO saat Press Gathering DPD RI bertema “Perubahan UU MD3 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Konstitusional DPD RI” di Singkawang, Kalimantan Barat, Sabtu (28/4).

Pembagian prioritas, lanjutnya merupakan pengkategorian potensi dari calon DPB. Sehingga, apapun keputusannya jangan sampai menimbulkan keirian diantara calon DOB itu sendiri.

Terpenting, kata Ketua Umum Hanura itu adalah bagaimana potensi yang dimiliki calon DOB ini tidak menggantung karena lamanya proses dan adanya moratorium.

“Kalau sudah berlarut-larut, lantas ada kemungkinan kemampuan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat setempat, itu kan harus kita dorong segera,” demikian OSO. (Aiy/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *