Percakapan Menteri BUMN dan Dirut PT PLN Beredar, BIN Bilang Begini….

Minggu, 29 April 2018 - 10:23 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PT PLN Soryan Basir, beredar luas dan jadi konsumsi publik. Badan Intelijen Negara (BIN) buka suara terkait hal tersebut. Diduga rekaman itu merupakan hasil penyadapan.

Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengatakan, pejabat sebenarnya telah disediakan aplikasi bernama Scrambler atau pengacak suara. ”Sehingga, tidak bisa disadap,” ujarnya, seperti diberitakan Jawa Pos.
Badan Intelijen Negara (BIN) buka suara terkait adanya rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PT PLN Sofyan Basir yang kini sudah beredar luas. Diduga merupakan hasil penyadapan.

Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengatakan, pejabat sebenarnya telah disediakan aplikasi bernama Scrambler atau pengacak suara. ”Sehingga, tidak bisa disadap,” ujarnya, seperti diberitakan Jawa Pos.

Tinggal pilih, mau aman, atau hanya mau nyaman,” paparnya

Menurut Wawan, teknologi dan kewenangan untuk menyadap itu dimiliki penegak hukum, seperti Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

”Namun, penyadapan harus dengan perizinan yang jelas. Setidaknya izin dari atasan,” paparnya.

Sementara itu secara terpisah, Pendiri Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama D. Persadha menuturkan, untuk mengetahui bahwa rekaman pembicaraan itu hasil sadapan atau tidak, ada tahapan yang harus dilalui. Dalam ilmu forensik audio, rekaman suara itu harus dibersihkan dari noise atau suara gangguan.

”Setelah bersih dari noise, maka akan dapat diketahui bahwa rekaman itu hasil penyadapan di dalam ruangan atau penyadapan telepon,” terangnya dihubungi Jawa Pos.

Namun, bila dipelajari sepintas, kemungkinan besar rekaman pembicaraan tersebut merupakan penyadapan telepon. Namun, hal tersebut hanya merupakan dugaan. ”Untuk pastinya harus menempuh kajian laboratorium forensik,” paparnya.

Tidak hanya soal penyadapan, dalam laboratorium forensik ini juga bisa menentukan keaslian suara tersebut. Menurutnya, dengan kemajuan teknologi saat ini dapat dengan mudah membuat suara menyerupai seseorang. ”Jangankan suara, video saja bisa dipalsukan,” paparnya.

Banyak software seperti Gnumerik dan lainnya yang bisa mengetahui keaslian dari suara. Tentunya dengan membandingkan suara rekaman dengan suara yang diyakini miliki orang yang dituju. ”Nanti hasilnya bisa beberapa, seperti meragukan atau bukan suara orang yang dituju atau malah memang asli,” tuturnya.

Namun, dalam kasus ini menjadi mencuat soal sisi keamanan dari komunikasi seorang pejabat. Dia menuturkan, seharusnya menteri dan pejabat lainnya memiliki alat komunikasi yang terenkripsi.

Sehingga, lanjut Pratama, komunikasinya bisa aman dari penyadapan. ”Namun, bukan berarti penggunaan enkripsi ini menghindari penegak hukum terkait kasus korupsi,” jelasnya.

Dia menuturkan, penegak hukum tentunya harus memiliki alat yang jauh lebih canggih lagi dari pada para pengguna fasilitas keamanan komunikasi. ”Penegak hukum tidak boleh hanya alat biasa,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro mengatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum. Pasalnya, rekaman percakapan itu sudah diedit oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

“(Rekaman percakapan) sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan,” jelasnya.

“Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG),” imbuhnya.

Karena itu, pihaknya bakal membawa persoalan ini ke jalur hukum. Karena hal ini terkait dengan penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan yang jelas dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat.

Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut,” tandasnya.

(jpk/jpg/JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *