Generasi Milenial dan Pengawasan Pemilu

Selasa, 1 Mei 2018 - 21:38 WIB

Oleh: Sitti Rakhman, SP., MM

ISTILAH generasi milenial akhir-akhir makin sering menjadi perbincangan. Istilah tersebut awalnya dipopulerkan dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Milenial generation atau generasi Y juga akrab disebut generation me atau echo boomers. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini.

Para pakar menggolongkan berdasarkan awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 – 1990, atau pada awal 2000, dan seterusnya.

Generasi milenial akan menjadi aktor utama Indonesia masa kini dan yang akan datang. Dengan jumlah yang cukup besar, mereka akan menjadi pemimpin masa depan, dan menjadi penentu Indonesia sekian tahun yang akan datang.

Sehingga keberadaan mereka sangat strategis jika dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu, terlebih lagi melibatkan mereka untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Generasi milenial memiliki tiga karakteristik utama yakni connected, creative, dan confidence (3c). Connected atau koneksi karena mereka ialah pribadi yang pandai bersosialisasi terutama dalam komunitasnya. Mereka juga aktif berselancar di media sosial dan internet.

Generasi milenial sangat aktif menggunakan medsos. Rata-rata setiap lima menit sekali mereka menengok internet atau telepon selulernya, ada pesan masuk atau tidak ada. Jadi mereka sudah kecanduan internet.

Karakteristik kedua adalah kreatif (creative), yang mana generasi milenial merupakan orang-orang yang berpikir out of the box, kaya akan ide dan gagasan, serta mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan mereka dengan baik. Mereka boleh dikatakan sebagai generasi kreatif. Sebagai bukti, saat ini industri kreatif yang dimotori anak-anak muda berkembang pesat.

Karakteristik ketiga ialah kepercayaan diri (confidence), yang mana generasi milenial ialah orang-orang yang sangat percaya diri, berani mengemukakan pendapat, dan tidak sungkan berdebat melalui medsos.

Melihat karakteristik di atas, generasi milenial sebenarnya sangat potensial sebagai agen untuk ikut serta terlibat dalam masalah-masalah Pemilu. Walaupun sebagian pakar menyebutkan bahwa mereka umumnya kurang suka dengan hal-hal yang formal dan berat seperti politik.

Sesuai dengan ciri seperti itu, sebagian pengamat politik menyatakan, terus meningkatnya angka golput dalam Pemilu ada kaitannya dengan terus naiknya jumlah pemilih pemula pada setiap Pemilu.

Jumlah golput pada Pemilu 2004 sebanyak 33 juta, Pemilu 2009 sebanyak 43 juta, dan Pemilu 2014 sebanyak 58 juta. Selain itu, jumlah partisipasi dalam pemilu juga turun, pada Pemilu 2004 sebanyak 93%, Pemilu 2009 sebanyak 72%, namun pada Pemilu 2014 naik menjadi 75%.

Melibatkan generasi milenial dalam pengawasan Pemilu adalah keharusan dalam upaya mewujudkan slogan (tagline) baru Bawaslu yaitu ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu’. Rakyat yang dimaksud di sini adalah harus menyeluruh termasuk kalangan generasi muda zaman now.

Jika meleihat karakteristik generasi milenial di atas maka jumlahnya di Indonesia sudah sangat besar, termasuk di DKI Jakarta. Potensi ini harus dimanfaatkan Bawaslu untuk melibatkan generasi milenial dalam program pegawasan pemilu mewujudkan pemilu bersih dan berkualitas.

Berdasarkan data KPU DKI Jakarta, pada pemilihan gubernur 2017 lalu, dari sekitar 7,1 juta pemiih yang terdaftar di DPT, ada 21.000 pemilih pemula. Ini baru jumlah pemilih pemula, belum yang dikategorikan pemilih dari generasi milenial. Pada peilu 2019 jumlahnya semakin bertambah. Diperkirakan sekitar 40 persen dari jumlah pemilih di Pemilu 2019 mendatang merupakan generasi milenial.

Dengan potensi seperti itu, pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago dalam diskusi bertajuk Partisipasi Generasi Milenial Dalam Pemilu 2019 di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018), menyatakan, generasi milenial adalah salah satu kelompok yang akan menentukan suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019.

Dia mengatakan, generasi milenial memiliki sifat kreatif, percaya diri, tidak loyal dan tidak ingin menjadi objek politik. Mereka sangat erat kaitannya dengan media sosial. Selain itu, generasi milenial bukan tipe yang mau diatur. Mereka sangat tidak mau diatur. Jadi kata kuncinya generasi semau gue, tidak suka formalitas.

Melihat potensi ini, ada beberapa peran penting yang bisa dimainkan generasi milenial untuk ikut terlibat dalam pengawasan pemilu sesuai slogan Bawaslu; pertama, menyosialisasikan misi Bawaslu dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu.

Karakter generasi Y sangat suka berlama-lama di media sosial atau dunia digital. Selain komunikasi lebih mudah, bisa lewat chat atau komentar di status teman, kini hampir semua provider penyedia informasi dan penyedia berbagai macam pengetahuan baru juga ikut berseliweran di media sosial.

Sehingga mereka bisa menjadi agen untuk menyosialisasikan program pengawasan pemilu di media sosial. Contoh media sosial untuk para influencer yang sering dipanteng oleh generasi ‘zaman now’ adalah instagram, fanspage Facebook, Twitter, dan sejenisnya.

Lalu bagaimana melibatkan dalam program ini, maka Bawaslu sebaiknya membuat kegiatan yang bisa melibatkan mereka dengan mengajak generasi untuk menuangkan gagasan dan pandangan mereka mengenai pengawasan pemilu dan penanganan pelanggaran dalam bentuk video pendek, karya tulis, dan aplikasi digital.

Kedua, menjadi pelapor dan pengawasan aktif pelanggaran pemilu di media sosil. Karena mereka boleh dikata beraktivitas sehari-hari dengan media sosial, maka mereka bisa langsung pelapor pelanggaran sekaligus berani menolak aksi money politic. Selain itu generasi milenial ini juga bisa memantau dan mengawasi adanya kamanye-kampanye yang melanggar melalui media sosial termasuk dalam kategori ujaran atau berita hoax yang dilakukan tim atau kontestan pemilu.

Ketiga, kaitan antara point pertama dan kedua tadi maka tidak boleh tidak, Bawaslu harus mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya (SDM) baik di komisionernya maupun di sekretariat, agar mampu mengusai teknologi informasi khususnya berkaitan degan aplikasi digital yang dimainkan generasi milenial.

Jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajaran di bawahnya sudah saatnya menerapkan pengawasan berbasis teknologi. Melalui program ini Bawaslu sebagai upaya optimalisasi fungsi pengawasan hingga ke level terendah di tigkat desa bahkan di TPS. Untuk penyempurnaan program, Bawaslu RI dapat mendiskusikan tools-tools lainnya yang berfungsi memperlengkap tipe laporan dengan stake holder untuk kemudian didesain ulang melengkapi metode pengawasan berbasis teknologi.

Merealisasikan ini Bawaslu RI mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami seluk beluk dunia digital teknologi informasi. SDM itu berperan untuk mengoperasikan metode pengawasan berbasis teknologi sehingga bisa terlaksana secara baik. Untuk itu, hal yang perlu digagas adalah sebuah divisi khusus yang bertugas mengelola semua hal yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Hal itu juga menjadi pelengkap dari pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh KPU RI melalui berbagai sistem informasi diantaranya Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), dan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) yang telah lebih dulu mengudara tanpa menyertakan Bawaslu sebagai pihak yang tentu saja seharusnya ikut berwenang melakukan pengawasan atas penggunaan aplikasi sistem informasi tersebut. (Penulis adalah Mantan Anggota KPU Jakarta Timur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.