Rayakan Hari Buruh, Nelayan Kepulauan Aru Sampaikan Ancaman ke Menteri Susi

Selasa, 1 Mei 2018 - 18:08 WIB

FAJAR.CO.ID, ARU – Aksi unjuk rasa dalam merayakan Hari Buruh (May Day) yang jatuh pada tanggal 1 Mei tak hanya berlangsung di pusat Ibu Kota Negara Jakarta, tetapi hal serupa juga berlangsung di Timur Indonesia, Kepulaun Aru, Maluku.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Persaudaraan kepualau Aru (PPKA) dan Seluruh Nelayan Kabupaten Aru itu berlangsung aman. Dalam aksi itu, ratusan demonstran memberikan peringatan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti atas beberapa keputusannya yang dianggap sangat merugikan nelayan di Kepulauan Aru.

Dalam aksi unjuk rasa itu, koordinator aksi Wahab Mangar mengingatkan Menteri Susi untuk tidak sewenang-wenang mengeluarkan aturan. Pasalnya, aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Susi sangat merugikan nelayan-nelayan kecil di Kepulaun Aru.

“Di hari yang baik ini, kami masyarakat Kepulauan Aru ingin menyampaikan salam kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali mengingatkan Menteri Susi, bahwa laut di Kepulauan Aru ini bukan milik pribadinya, hingga dia seenaknya mengatur semua kapal bisa mencari ikan disini, dan melarang nelayan lokal melakukan jaring cangkrang,” kata Wahab dalam orasinya di depan Kantor Bupati Kepulauan Aru, Selasa (1/5).

Dikatakan Wahab, atas keputusan Menteri Susi nelayan-nelayan di Kepulauan Aru mengalami kerugian dan sulit mendapatkan tangkapan. Olehnya itu, mereka mendesak agar peraturan tersebut dicabut.

“Kami masyarakat Kepulauan Aru bukan bonekanya Menteri Susi yang dengan sesuka hatinya menyuruh semua nelayan dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera untuk datang mencari ikan di laut Aru. Kalau Menteri Susi tidak mencabut keputusannya itu, maka gerakan ini akan berlanjut pada aksi brutal dengan melarang kapal-kapal luar untuk mencari ikan disini. Bila tetap ngotot, maka kami tak segan-segan membakar atau menenggelamkan kapal sesuai petunjuk Menteri Susu,” ancamnya.

Selain itu, masa demonstrasi juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Aru dan Provinsi Maluku untuk mempercepat pengurusan surat izin penangkapan ikan kepada nelayan-nelayan yang dalam proses pengurusan.

Bahkan, para buruh dan nelayan di Kepulauan Aru secara tegas menolak surat Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen Perikanan Tangkap) Noor B.4116/DJPT.3.PI.310.D3/III/2008tertanggal 16 Maret 2018 tentang penetapan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual sebagai sentra logistik atau pelabuhan pangkalan.

Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Kepulauan Aru itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sobalrey. (Aiy/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.