KPU Parepare Diancam Pidana jika Salah Mendiskualifikasi Taufan Pawe

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Jeratan pidana hingga sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menunggu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare maupun Panwaslu Parepare, jika ternyata mereka salah dalam mengambil keputusan.

Pakar hukum tata negara dan administrasi pemerintahan Universitas Hasanuddin Prof Dr Aminuddin Ilmar, mantan Komisioner KPU RI Andi Nurpati, mantan Komisioner KPU Parepare Hamran Hamdani, hingga legislator DPRD Parepare Rahmat Sjamsu Alam sudah mengingatkan agar KPU Parepare jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Hati-hati karena dampaknya bisa fatal.

Hasil keputusan mendiskualifikasi Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Parepare, Taufan Pawe-Pangerang (TP) itu dinilai pakar hukum, eks komisioner hingga anggota legislatif adalah kekeliruan.

Guru besar Fakultas Hukum Unhas Prof Aminuddin Ilmar mempertegas bahwa keputusan dan penafsiran frasa “dan” oleh KPU Parepare, melupakan hierarki dalam peraturan perundang-undangan.

“Jadi kata “dan” dalam hierarki undang-undang itu jelas mengandung makna kumulatif bukan bersifat alternatif,” tegas Prof Aminuddin yang dihubungi Minggu, 6 Mei 2018.

“Kita lihat jelas sekali di situ pada pasal 71 ayat 5 (UU nomor 10 tahun 2016) menyebutkan bahwa yang dikenakan sanksi administrasi pembatalan calon bagi petahana adalah yang melanggar sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3. Sehingga dengan bunyi pasal tersebut jelas sekali kalau harus memenuhi kedua-duanya,” papar Prof Aminuddin.

Aminuddin menegaskan, jika KPU menjadikan pasal 71 ayat 3 UU nomor 10 tahun 2016, sebagai dasar dalam mendiskualifikasi pasangan calon, jelas adalah sebuah kekeliruan. Pasal 71 ayat 3 baru sebagian, sementara yang diatur dalam pasal 71 ayat 5, harus memenuhi dua unsur yakni ayat 2 dan ayat 3.

“Jelas sekali kan dalam aturannya harus keseluruhan, tapi jika hanya sebagian atau hanya ada satu ayat yang dilanggar, maka itu secara jelas belum bisa diberlakukan pasal 71 ayat 5. Karena hierarkinya harus dinyatakan melanggar dua ayat tersebut,” jelas Aminuddin.

Dia juga mengingatkan, rekomendasi Panwaslu dan keputusan KPU, terbilang tergesa-gesa. Semestinya kata dia, KPU dan Panwaslu cermat, teliti, dan sangat berhati-hati.

“Apalagi ahli yang digunakannya itu hanya ada satu ahli saja, mestinya ada pertimbangan ahli lain minimal lebih dari satu ahli,” lanjut Aminuddin.

Eks komisioner KPU Parepare, Hamran Hamdani mengatakan, sudah ada pasal pidana yang menunggu KPU Parepare jika terbukti salah dalam mengambil keputusan. Selain itu, KPU dan Panwaslu juga akan diperhadapkan dengan sanksi dari DKPP. Lalu Panwaslu Parepare sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulsel.

“Pasal 180 UU nomor 10 tahun 2016 sudah mengatur ketentuan pidana itu. Ayat 1, dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta. Lalu ayat 2, pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 96 bulan, dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak 96 juta,” papar Hamran.

Sementara eks komisioner KPU RI Andi Nurpati akan mempersoalkan KPU dan Panwaslu Parepare ke DKPP dan meminta Bawaslu Sulsel untuk menegur atau mengoreksi Panwaslu Parepare.

Nurpati meminta KPU Parepare, berhati-hati dan lebih teliti, jangan gegabah dalam mengambil keputusan.
“Karena kalau gegabah mengambil keputusan, kami Partai Demokrat selaku pengusung Taufan Pawe, akan melakukan upaya-upaya hukum sesuai ketentuan. Termasuk kami akan laporkan ke DKPP,” ingat Nurpati. (samir/bkm)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...