Pakai Fasilitas Negara, Rapat Parpol Pendukung Jokowi Dikritik

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Pertemuan para sekretaris jenderal partai politik pendukung petahana Joko Widodo dilakukan di kantor Sekretariat Kabinet (Seskab), Komplek Istana, Jakarta, kemarin (7/5/2018). Pertemuan tersebut menuai kritik karena dilakukan di dalam Komplek Istana.

Kritikan datang dari Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW). HNW menyebutkan, sekalipun pertemuan tersebut diundang oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, seharusnya bisa dilakukan di luar Komplek Istana.

“Harusnya kan juga mementingkan fatsun dan aturan-aturan. Alangkah lebih elok kalau Seskab pun selenggarakan di luar kantor Setkab,” ujar politisi senior PKS ini di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

HNW menilai, posisi politik saat ini utamanya jelang Pilpres 2019, sudah terpecah menjadi dua kubu. Kubu itu adalah pendukung pemerintah dan opisisi di luar pemerintah.

Menurutnya, pertemuan yang juga dihadiri partai politik non kabinet tetapi mendukung Jokowi itu sudah bukan lagi membahas soal negara. Tetapi lebih pada konteks politik Pilpres pemenangan Jokowi periode kedua.

“Ini kan politik murni, politik praktis. Sekarang kan ada namanya koalisi pendukung pemerintah, lakukan saja dalam konteks itu agar tidak menghadirkan kontroversi,” jelas HNW.

Sebelumnya, kritik serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, karena pertemuan itu adalah kepentingan partai bukan untuk negara.

“Harusnya dicari tempat lain, misalnya di salah satu markas partai atau rumah ketua umumnya. Kalau di Istana ya jadi abuse of power,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Adapun sekjen parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut, dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai NaDem, PPP, Partai Hanura, PKPI, Partai Perindo dan PSI. Sementara, PAN tidak diundang dalam pertemuan tersebut.

Sembilan sekjen partai yang hadir, yaitu Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP), Lodewijk Fredrich Paulus (Golkar), Johnny G. Plate (NasDem), Harry Lontung Siregar (Hanura), Abdul Kadir Karding (PKB), Arsul Sani (PPP), Ahmad Rofiq (Perindo), Imam Anshori (PKPI), dan Raja Juli Antoni (PSI).

Terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, angkat bicara soal pertemuan sembilan sekretaris jenderal (sekjen) partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) itu. Menurutnya, pertemuan itu membahas soal pesan pemerintah yang harus disampaikan pada kader-kadernya.

Hal itu juga sekaligus untuk membantu pemerintah menjawab berbagai isu yang dilancarkan lawan-lawan politik. Mengingat pemilu dan pilpres bakal digelar satu tahun lagi.

Pramono, yang mengakui pertemuan tersebut merupakan inisiatifnya sebagai seskab, menuturkan, pertemuan itu adalah bagian dari konsolidasi karena pemilu sudah dekat. Terkait tujuannya, Pram menjelaskan, semua partai di kubu pemerintah harus paham atas apa yang ada di tubuh pemerintah.

Baik itu soal apa yang sudah dikerjakan, capaian, maupun kekurangannya. Harapannya, hal tersebut bisa ditransformasikan kepada para kader partai untuk dijelaskan kepada masyarakat.

”Nanti masing-masing partai punya caleg kurang lebih 15 ribu. Caleg juga sekaligus berfungsi menjadi juru kampanye bagi dirinya maupun bagi Presiden Jokowi,” ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor kemarin.

Agar bisa menjawab berbagai tudingan yang dialamatkan kepada presiden, diperlukan konsolidasi. ”Mereka harus bisa memahami, mengetahui, menyampaikan, mengomunikasikan,” imbuhnya.

Soal isu utang misalnya. Menurut dia, isu yang beredar saat ini jauh dari realitas. Saat ini negara dikesankan terancam bangkrut. Padahal, lanjut dia, utang Indonesia hanya 29 persen dari PDB. Atau jauh dari batas bahaya. Hal itu harus bisa disampaikan kepada publik.

Soal PAN yang tidak diajak, Pramono menjawab diplomatis. Dia beralasan PAN belum menentukan sikap untuk mendukung Jokowi. ”Mungkin ada yang kelupaan. PAN kan belum deklarasi. Kalau yang lain sudah,” katanya. (rus/jpg/JPC/fajar)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...