Berubah Lagi, Diduga Registrasi Kartu Prabayar untuk Kepentingan Pilpres

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengubah ketentuan batas maksimal registrasi kartu prabayar menggunakan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) menuai kritikan. Pemerin­tah dianggap tidak konsisten.

Pembatalan itu tentu saja menuai tanda tanya publik, termasuk warganet. Ada yang menilai pemerintah plinplan dan mencla mencle. Bahkan, ada yang mencurigai keputu­san tersebut sarat dengan kepentingan Pemilu dan Pilpres 2019.

Adanya pembatalan itu diungkapkan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli. enurutnya, Kominfo telah memutuskan bahwa registrasi kartu prabayar tidak memiliki batasan. Artinya, pelanggan bisa mempunyai nomor seluler dalam jumlah banyak.

Jumlah nomor yang dapat diregistrasikan tidak ada pembatasan, selama registrasi tersebut divalidasi dengan NIK dan nomor KK secara benar dan berhak. Selain itu, operator dan mitra juga diingatkan bahwa mereka wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna.

“Selaku Ketua BRTI, saya telah kirimkan surat ke operator seluler agar tidak menunda-nunda pemberian hak kepada outlet mitranya untuk meregistrasikan nomor ke-4, ke 5 dan seterusnya,” ujar Ramli dalam pernyataan tertulisnya, kemarin.

Ramli beralasan, pembatalan keputusan itu karena pemerintah mempunyai komit­men untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil. Dia melanjutkan, selama ini UMKM menjadi salah satu penyokong industri telekomunikasi di Indonesia.

Sikap pemerintah yang membatalkan keputusan sebelumnya membuat warganet geram dan kesal. Merekapun mencurahkan kekesalannya di twitter.

Akun @Mich_willi menilai pemerintah tidak serius dalam mengambil keputusan. Bahkan, terkesan main-main.

“Pemerintah akhir-akhir ini serius kerja tidak sih? Apakah setiap kebijakan yang dibuat tidak ada perencanaan yang matang? Apakah tidak ada diskusi dengan pihak yg terlibat? Kemarin galau masalah liburan lebaran, sekarang daftar ulang nomor, besok apalagi?,” kritiknya.

Akun @ettiSuhae juga ikut mengkritik kinerja menteri di kabinet Jokowi. “Ini para kementerian ngapain ajaah yaaa…. Sejak Menkeu, Pajak, Kominfo, Kesehatan, apalagi Mendagri ganti peraturan seenak udelnya!,” kesal dia.

Kritikan yang sama juga ditumpahkan akun @iwanlimbara. Menurut dia, sebelum mengeluarkan keputusan harusnya dipikirkan matang-matang. “Tidak becus… Makanya sebelum mengeluarkan kebijakan pikir-pikir dulu dooong.”

Senada akun @gandhiadthy menilai pemer­intah tidak becus dalam menjalankan roda pemerintahannya sehingga terkesan abal-abal. “UN gaduh, ngurus cuti lebaran gak becus, masalah kartu SIM malah plin-plan.”

Ini menteri-menteri pada kenapa sih? alur bikin kebijakannya gimana deh sampe ambur­adul gitu?,”  katanya yang diamini akun @buyu­ank. “Pemerintahan sekarang asal asalan.”

Kritikan lebih tajam diungkapkan oleh akun @azwardiacla yang menganggap pemerintah melalui kementerian Kominfo sangat tidak profesional. “Suka-suka kalian lah. Setingkat pemerintahan negara masih plin-plan dengan keputusannya sendiri. #2019GantiKewargane­garaan,” katanya.

“Hahahaha. Plin plan #2019GantiKartu,” sindir akun @Ichang76 yang disetujui oleh akun @JulkarnaenAnwar. “Iya rezim plin plan. #2019GantiPresiden.”

Akun @fahmii135 mengatakan kebijakan Kominfo sama aja dan tidak ada perubahan wkwk. Plin plan gak jelas pemerintah. “Plin plan, gak guna. maksudnya apa coba? Kalo bisa didaftarin di banyak nomor sama aja bohong. ini sebenernya yang begok siapa?,” ungkap akun @3why3 dengan penuh keke­salan. Kekesalan @3why3 sama persis dengan yang dialami akun @faisalhari08. “Makasih udah mewakili yang gw ucapkan,” katanya mrnimpali.

Lebih tajam, akun @CejareRyo melihat Kominfo sudah tidak benar dalam memimpin kementerian. “Lah ini, mencla mencle lagi. dejavu cur.” “Plin plan plun plen plon pleun…. *Mandi bajigur dulu gih biar manis pikiran­nya,” sambung akun @surupick.

Jika yang lain hanya mengkritik dan men­cibir, akun @Indro_Indra justru melihat ada nuansa politik dalam keputusan Kominfo tersebut. “Jadi data yang kemaren wajib itu buat dipake apaan? menjelang pemilu?,” duganya.

Dugaan yang sama juga diungkapkan akun @ronici. Baginya, data yang sudah didap­atkan Kominfo untuk kepentingan politik. “Persiapan Pilkada dan Pemilu, pilpres,” beber dia. “Kebijakan politis yang diambil oleh pe­merintah sehingga terkesan labil bertindak,”  ujar akun @Zamaramondry1.

Tak hanya itu, akun @wstonn merasa was was karena data yang sudah didapatkan oleh Kominfo bebas dari intervensi. “Kalau disalahgunakan gimana?,” tanya dia yang disambut akun @BudiantoTH1963. “Tanpa pembatasan sama aja bohong….. Ntar NIK bisa diperjual belikan pihak lain.”

Tanggapan berbeda diutarakan akun @ mahesyaputra. Baginya, keputusan Kominfo yang membatalkan keputusan sebelumnya merupakan berkah bagi rakyat maupun penjual kartu. “Terserah apa kata netizen, tapi yang pasti buat gue ini kabar gembira,” sebutnya.

Dukungan kepada Kominfo juga diucapkan akun @pianconero. “Pelanggan sebenarnya diuntungkan juga, karena kadang paket kuota di kartu baru lebih murah daripada isi ulang kuota atau aktifin paket sendiri dengan pulsa. Tinggal registrasi saja yang benar, kalo gak mau dipake lagi kartunya kan bisa UNREG,” belanya.

Sementara akun @mstugu masih me­nyayangkan Kominfo membatalkan keputu­sannya karena marak penipuan. “Aturan ini berakibat, identitas pengguna bukan identitas sebenarnya, kejahatan penipuan susah ter­lacak, peredaran narkoba makin menjamur, generasi mudanya hancur, oprator terus tempur dengan promo yang ujung-ujungnya hancur,”  tutupnya. (Rmol)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...