Kartu Seluler Lama Masih Bisa Diregistrasi

Nah, BRTI mendorong agar bisa ada kerja sama antara gerai operator dan outlet. Mekanisme kerja sama itu diserahkan pada hubungan bisnis antara operator dan outlet.

”Yang penting, ketentuan bahwa kartu perdana yang dijual wajib dalam keadaan tidak aktif, dan proses registrasi melalui validasi data kependudukan tetap dijalankan,” imbuh dia.

Ketentuan tersebut ternyata tidak membuat puas para pemilik outlet. Mereka berencana melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini (9/5). Selasa (8/5) sudah ada aksi teatrikal di depan Istana Merdeka. ”Kami melakukan aksi ini untuk pemanasan aksi besok (hari ini, red). Karena gara-gara peraturan registrasi kartu itu pendapatan kami turun drastis sampai 50 persen,” kata Ketua DPD Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) Lampung Prasdika.

Ketua Umum KNCI Qutni Tysari menuturkan mereka menuntut ada perubahan peraturan menteri yang membatasi registrasi mandiri satu NIK untuk maksimal tiga SIM Card. Sehingga tidak ada lagi pembatasan registrasi.

”Pada pertengahan April, BRTI mengeluarkan surat ketetapan BRTI nomor 2 yang melegalisasikan outlet untuk melakukan registrasi sama seperti gerai operator,” jelas Qutni.

Dia menyebut bahwa dalam rapat berikutnya bersama operator dan pengusaha seluler, terungkap bahwa Kemenkominfo dan BRTI tetap memerintahkan pada operator untuk pembatasan registrasi. Jumlah kartu perdana prabayar yang bisa diregistrasi oleh outlet ternyata dibatasi.

”Hal ini membuat kami sangat merasa ditipu dan kecewa,” ungkap dia.(jun/jpg)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Redaksi


Comment

Loading...