Ketua DPR: Pemerintah yang Minta Tunda RUU Anti-Terorisme Disahkan

Senin, 14 Mei 2018 - 13:25 WIB
Bambang Soesatyo

FAJAR.CO.ID — Rentetan teror bom di Surabaya hingga menewaskan belasan orang membuat banyak pihak mendesak Revisi Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Anti Terorisme) untuk bisa diselesaikan.

Hal itu mengingat saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat terorisme.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo, mengatakan, sebenarnya revisi UU Anti Terorisme sudah sangat siap disahkan. Bahkan di masa sidang lalu sebelum reses, DPR sudah siap ketok palu.

“DPR sebenarnya 99 persen sudah siap ketuk palu sebelum masa sidang yang lalu,” ujar Bambang saat dihubungi, Senin (14/5/2018).

Namun demikian, revisi terebut urung diketok palu lantaran ‎pemerintah belum menyetujuinya. Bambang mengatakan, penundaan pengesahan RUU tersebut karena belum ada kata sepaham antara DPR dan pemerintah tentang definisi terorisme.

“Namun pihak pemerintah minta tunda, karena belum ada kesepakatan soal ‎definisi terorisme,” katanya.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, apabila sudah ada kesepahaman antara pemerintah dan DPR, maka dewan segera mungkin mengesahkan RUU tersebut menjadi UU.

“Jika pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, RUU anti terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang,” pungkasnya. (gwn/JPC)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.