RUU Anti-Terorisme Nyangkut karena Belum Jelas Ini Wewenang Polri atau TNI

Senin, 14 Mei 2018 12:17

FAJAR.CO.ID — Revisi Undang-Undang (UU) Anti-Terorisme rupanya kian mendesak untuk disahkan. Pemerintah juga sepertinya tak sabar lagi RUU Terorisme disahkan.Presiden Joko Widodo bahkan ngotot ingin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) jika RUU Anti-Terorisme tak segera disahkan.“Kalau nantinya di bulan Juni, di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu,” tutur Jokowi di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (14/5/2018).Bukan cuma presiden, Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM) dan lain-lain juga mendesak agar revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti-terorisme) yang sudah tertunda hingga 1,5 tahun di parlemen segera dituntaskan.Dengan adanya rentetan peristiwa ledakan bom di Surabaya (kemarin di tiga gereja, hari ini di Mapolrestabes Surabaya), pemerintah terus gencar mendorong agar revisi UU tersebut dipercepat.Namun demikian, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan, sebenarnya revisi UU Anti-Terorisme sudah sangat siap disahkan. Bahkan di masa sidang lalu sebelum reses, DPR sudah siap ketok palu.”DPR sebenarnya 99 persen sudah siap ketuk palu sebelum masa sidang yang lalu,” ujar Bambang saat dihubungi, Senin (14/5/2018).Menurutnya, revisi tersebut urung diketok palu lantaran ‎pemerintah belum menyetujuinya. Bambang mengatakan, penundaan pengesahan RUU tersebut karena belum ada kata sepaham antara DPR dan pemerintah tentang definisi terorisme.

Bagikan berita ini:
6
10
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar