RUU Anti-Terorisme Nyangkut karena Belum Jelas Ini Wewenang Polri atau TNI

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Revisi Undang-Undang (UU) Anti-Terorisme rupanya kian mendesak untuk disahkan. Pemerintah juga sepertinya tak sabar lagi RUU Terorisme disahkan.

Presiden Joko Widodo bahkan ngotot ingin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) jika RUU Anti-Terorisme tak segera disahkan.

“Kalau nantinya di bulan Juni, di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu,” tutur Jokowi di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (14/5/2018).

Bukan cuma presiden, Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM) dan lain-lain juga mendesak agar revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti-terorisme) yang sudah tertunda hingga 1,5 tahun di parlemen segera dituntaskan.

Dengan adanya rentetan peristiwa ledakan bom di Surabaya (kemarin di tiga gereja, hari ini di Mapolrestabes Surabaya), pemerintah terus gencar mendorong agar revisi UU tersebut dipercepat.

Namun demikian, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan, sebenarnya revisi UU Anti-Terorisme sudah sangat siap disahkan. Bahkan di masa sidang lalu sebelum reses, DPR sudah siap ketok palu.

“DPR sebenarnya 99 persen sudah siap ketuk palu sebelum masa sidang yang lalu,” ujar Bambang saat dihubungi, Senin (14/5/2018).

Menurutnya, revisi tersebut urung diketok palu lantaran ‎pemerintah belum menyetujuinya. Bambang mengatakan, penundaan pengesahan RUU tersebut karena belum ada kata sepaham antara DPR dan pemerintah tentang definisi terorisme.

“Namun pihak pemerintah minta tunda, karena belum ada kesepakatan soal ‎definisi terorisme,” katanya.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, apabila sudah ada kesepahaman antara pemerintah dan DPR, maka dewan segera mungkin mengesahkan RUU tersebut menjadi UU.

“Jika pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, RUU anti terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang,” pungkasnya.

Sebelumnya, seperti diberitakan, Menkum dan HAM, Yasonna Laoly, mengakui bahwa pemerintah belum satu suara soal definisi yang dimaksud. Karenanya, Yasonna ingin perbedaan itu segera dilebur agar RUU Anti-Terorisme segera disahkan.

”Saya katakan pemerintah harus satu sikap. Ini harus segera diselesaikan. Pokoknya definisinya sesuai dengan yang sudah disepakati,” tutur Yasonna Laoly, saat hadir di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (13/5/2018).

Jika demikian, Yasonna memprediksi bahwa RUU itu bisa selesai dalam waktu cepat, tanpa harus membuat Perppu.

”Seharusnya beberapa waktu lalu sudah, hanya sedikit perbedaan pendapat. Maka dari itu, dengan perisitiwa ini kami tak bisa membiarkan terjadi lagi,” ulasnya.

Definisi terkait RUU Anti-Terorisme ini penting lantaran akan menjadi penentu tupoksi instansi yang akan menanganinya. Apakah terorisme itu hanya dimaksudkan sebagai gerakan kriminal saja ataukah sebuah gerakan yang membahayakan keamanan negara.

Jika terorisme diartikan sebagai perbuatan kriminal saja maka Polri yang berwenang, sementara jika teroris dianggap ancaman yang membahayakan negara maka TNI yang berwenang mengatasinya. (jpg/fajar)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...