KPU Makassar Konsultasi ke Pusat Terkait Nasib DIAmi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menanggapi putusan Panwaslu Makassar terkait pengabulan gugatan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), KPU Makassar belum dapat mengambil langkah gegabah.

Menurur Komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed mengatakan saat ini masih berkonsultasi ke KPU RI terkait putusan Panwaslu Makassar.

“(Pleno) secepatnya, setelah ada hasil konsultasi. Nanti kita lihat hasil konsulnya,” jelasnya.

Rahma mengatakan, konsultasi dilakukan Ketua KPU Makassar, Syarief Amir, didampingi Komisioner KPU Sulsel, Khaerul Mannan. Dia mengaku masih menunggu kabar dari Syarief Amir.

Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief mengatakan, KPU Makassar telah melaporkan adanya putusan Panwaslu. “Ini ada keputusan yang berbeda, MA dan Panwaslu. Kita harus hati-hati menyikapinya. Kita tunggu saja hasil konsultasinya. Secepatnya,” katanya.

Humas Panwaslu Makassar, Mohammad Maulana menegaskan, dalam Peraturan Bawaslu, penyelesaian sengketa itu sifat produknya putusan.

Perlakuan rekomendasi dan putusan Panwaslu juga berbeda. Menurut Maulana, rekomendasi sekaitan penanganan pelanggaran, KPU diberikan keleluasaan mengkaji.

Sementara konteks putusan dalam sengketa, berfrasa wajib dalam UU No 10/2016. Dalam pasal 135A, KPU tidak diberi ruang untuk menggugat keputusan Panwaslu ke Mahkamah Agung (MA).

Begitupun dalam Peraturan MA (Perma) No 11/2016 tentang tata cara penyelesaikan sengketa TUN pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, KPU juga tidak diberi ruang untuk menggugat ke MA.

DIAmi Bersabar

Ketua Tim Hukum DIAmi, Ahmad Rianto, menjelaskan pihaknya tetap bersabar menunggu KPU menyikapi putusan Panwaslu. Dia meminta KPU menegakkan asas keadilan.

Sebelumnya, KPU sudah menunjukkannya saat mengeksekusi putusan Mahkamah Agung.

“Sekarang kami meminta keadilan, KPU segera melaksanakan putusan panwas yang juga final mengikat. KPU tidak dalam posisi menafsirkan putusan, tapi melaksanakan putusan,” kata Ahmad.

Ahmad menegaskan, dalam sengketa ini, tidak ada satu pun pihak yang dirugikan. Termasuk pasangan Appi-Cicu.

“Kami tidak menuntut adanya pembatalan pasangan calon. Juga tidak ada hak konstitusi pihak manapun yang akan dirugikan,” tegasnya.
(rul-bay/rif-zuk)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...