Kepala Suku Turun Tangan, Komisioner KPU Kabupaten Puncak Harus Mundur – FAJAR –
Daerah

Kepala Suku Turun Tangan, Komisioner KPU Kabupaten Puncak Harus Mundur

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pilkada di Kabupaten Puncak, Papua kian bergejolak. Setelah pasangan Willem Wandik-Alus UK Murib terlibat kasus ijazah palsu, kali ini tiga Komisoner KPU didesak mundur.

Ketiga komisioner itu adalah Manase Wandik,  Erianus Kiwak, dan Aten Mom. Mereka dinilai lalai dan menyalagunakan wewenang sebagai penyelenggara pemilu dan berpotensi membawa pilkada Kabupaten Puncak ke dalam arena konflik.

Situasi itu pun memaksa kepala suku Kabupaten Puncak turun tangan. Mereka pun mendatangi Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta Pusat,  Rabu (16/5/2018).

“Tahapan pilkada di Kabupaten Puncak telah dirusak oleh kecurangan yang dilakukan tiga Komisioner KPU. Itu terbukti dengan ditetapkannya Calon Wakil Bupati,  Alus Murib oleh pengadilan Nabire sebagai terpidana Ijazah palsu,” kata Kepala Suku Umum Wilayah Adat Megapo, Papua, Yopi Murib, usai menggelar pertemuan di kantor DKPP.

Yopi Murib merupakan kepala suku Megapo yang mewakili delapan Kabupaten di Papua. Yopi hadir bersama kepala suku umum wilayah adat Lapago, Paus Kogoya, serta para wakil mereka.

Yopi pun menuding, keberpihakan KPU Kabupaten Puncak sangat jelas karena sengaja meloloskan paslon tunggal Willem Wandik-Alus UK Murib. Sementara dua paslon lain, Refinus Telenggen-David Ongomang, dan Hosea Murib-Yoni Wanimbo yang disebutnya telah memenuhi syarat sengaja tak diloloskan oleh KPU .

“Kedatangan kami sekaligus untuk meredam gejolak masyarakat Puncak yang resah dengan banyaknya kecurangan yang dilakukan KPU setempat,” ujar Yopi

Yopi mengaku kedatangannya tersebut sebagai jawaban atas keresahan mayoritas masyarakat adat Kabupaten Puncak yang resah dengan kekisruhan Pilkada di Daerahnya.

“Apalagi wilayah Kabupaten Puncak, Papua,  punya sejarah konflik yang menimbulkan puluhan korban jiwa karena Pilkada. Kami tak ingin sejarah itu terulang,  karena itu kami mendesak DKPP segera bersikap dengan menggelar sidang dan memecat tiga  Komisioner itu,” lanjut dia.

Kehadiran para kepala suku tentu tak bisa dipandang sebelah mata. Posisi vital kepala suku sebagai panutan atau orang yang mendapat posisi terhormat di masyakarat Papua harusnya menjadi pertimbangan pihak penyelenggara pemilu dalam menentukan sikap. Kehadiran mereka dari Papua ke Jakarta juga menjadi sinyal kuat gejolak konflik pada Pilkada Kabupaten Puncak sangat rentan terjadi.

Anggota Perwakilan Lembaga Pemantau Kinerja Komisi Pemilihan Umum, Nursanti mengatakan, KPU dan Bawaslu RI seolah tutup mata terhadap kekisruhan proses Pilkada di Kabupaten Puncak. Fakta putusan pengadilan Laporan hingga lampiran bukti kecurangan penyelenggara yang mereka lampirkan disebutnya malah dialihkan ke DKPP.

“KPU  dan Bawaslu RI mengatakan kepada kami mereka menunggu hasil putusan DKPP,  sebenarnya mereka bisa melaksanakan putusan,  karena salah satu kandidat sudah divonis berijazah palsu oleh pengadilan Nabire, dan telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Nursanti.

Seharusnya, kata dia,  jika kandidat telah berstatus terpidana ijazah palsu dan telah berkekuatan hukum tetap, tak ada lagi alasan bagi KPU untuk tidak mencabut kepesertaan kandidat tersebut.

“Kenapa putusan itu tidak direspons oleh KPU RI,  ataupun KPU Provinsi, malah dilempar ke DKPP,  dengan dalih menunggu hasil sidang kode etik,” ujarnya.

DKPP Janjikan Keadilan Pilkada Kabupaten Puncak

Anggota DKPP RI, Alfitra Salam mengatakan,  pihaknya tengah mengkaji seluruh bukti dan laporan dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilkada pada beberapa Kabupaten yang menggelar Pilkada di Provinsi Papua. Untuk laporan Pilkada Puncak, dirinya mengaku pihaknya memang sedang melakukan pemeriksaan.

“Kita akan memeriksa laporan (Pilkada Puncak) dengan adil,” ujarnya.

Alfitra juga mengakui jika Provinsi Papua merupakan Daerah dengan tingkat kecurangan tertinggi di Indonesia untuk Pilkada Serentak 2018. Hal tersebut kata dia, dibuktikan dengan banyaknya laporan dugaan kecurangan pihak KPU, dan Panwaslu yang diterima DKPP

“Iya benar,  Papua paling tinggi (kecurangan),” ujarnya. (*)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!