Teroris Musuh Bersama, Jangan “Islamophobia” Kemudian!

0 Komentar

Korban tragedi bom berdarah pada 13 dan 14 Mei 2018 di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, mencapai 25 orang. 13 di antaranya adalah para tersangka pelaku terorisme. Lalu, apa setelah itu?

================

NEGERI ini berduka oleh rentetan aksi peledakan bom di Surabaya dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Publik kaget bukan main bahwa kembali terjadi aksi bom bunuh diri yang merenggut banyak nyawa, melukai puluhan korban tak bersalah, dan membuat 200 juta rakyat Indonesia saling mencurigai.

Mengenaskan karena pelaku teror melibatkan anak-anak dalam aksinya. Terdengar tidak masuk akal, tapi demikianlah. Sebuah tindak kejahatan kemanusiaan yang benar-benar brutal. Keji.

Siapa sebenarnya para pelaku teror yang biadab ini? Apa tujuannya? Apakah mereka beraksi hanya untuk memunculkan ketakutan?

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, menjelaskan, sejatinya gerakan teroris bermuatan politik ideologi.

Meski tidak ada definisi resmi mengenai hal tersebut, namun Ansyaad yakin seluruh negara telah sepakat bahwa terorisme dan radikalisme sendiri mengandung motif politik.

“Terorisme itu memang kontennya politik, tetapi dikecualikan dari tindak pidana politik,” ujar Ansyaad dalam diskusi Nasib Pembahasan RUU Terorisme di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Senin (14/5/2018). (BACA: Mantan Kepala BNPT: Teroris Adalah Aksi Politik Berselubung Agama)

Sementara, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menilai bahwa pelaku teror bom tidak mempunyai agama. Terlihat dari kejadian sebelumnya di Mako Brimob. Ditambah lagi adanya bom di tiga gereja di Surabaya, lalu di Mapolrestabes Surabaya.

“Kalau pelaku terorisme seperti ini itu mereka tidak beragama. Agama mereka kejahatan sebetulnya,” kata Kepala Biro Humas Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jerry Sumampow, di Graha Oikoumene, Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (13/5/2018).

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa’adi, juga senada. Menurutnya, teror bom yang merenggut banyak jiwa tak bersalah itu merupakan tindakan di luar nalar akal sehat yang sudah melampaui batas nilai kemanusiaan.

“Pelakunya patut diduga adalah orang yang tidak beragama dan sudah hilang rasa kemanusiaannya. Atas dalih apa pun tindakan tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama,” ujarnya.

Zainut menegaskan, terorisme merupakan kejahatan terhadap negara, agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, terorisme harus menjadi musuh bersama.

Banjir kecaman menggiring tragedi memilukan ini kepada permasalahan komplek: soal profesionalisme petugas keamanan, desakan payung hukum penanganan terorisme (RUU Anti-Terorisme), dan kekhawatiran berlebihan terhadap orang-orang yang patut dicurigai.

Pasca-tragedi bom di Surabaya, terberitakan detasemen khusus anti-teror bergerak cepat melakukan penangkapan dan penembakan terhadap para terduga teroris di sejumlah daerah. (BACA: Densus Tembak Mati Empat Terduga Teror di Cianjur)

Cara-cara aparat keamanan mencurigai sejumlah masyarakat kemudian memantik permasalahan lain: arus Islamophobia. Memunculkan kecurigaan besar terhadap Islam.

Sebuah video, seperti informasi yang beredar, memperlihatkan seorang santri yang sedang dalam perjalanan pulang dari pesantren ke rumahnya, viral di media sosial, karena oleh polisi dia diminta mengeluarkan isi kardus dan ranselnya. Si santri dicurigai membawa barang berbahaya.

Dengan merah dan tersinggung, Santri itu membongkar isi kardus dan ranselnya, dan dibuang ke hadapan petugas. Isinya ternyata hanya pakaian si santri.

Munculnya arus Islamophobia pasca-rentetan teror bom di Surabaya membuat Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, berkomentar pedas. Fadli menolak keras jika aksi teror bom harus dikaitkan dengan agama tertentu, yakni Islam, yang pada akhirnya memunculkan Islamophobia, ketakukan terhadap Islam, di tengah masyarakat.

Fadli Zon menilai, yang harus bertanggung jawab sebetulnya adalah aparat keamanan, bukan justru Islam yang terkesan dikambinghitamkan. Menurutnya, serangkaian aksi teror yang terjadi di Indonesia merupakan bukti bahwa pemerintah telah gagal dalam menjamin keamanan warganya.

Pemerintah gagal jamin keamanan, tulis Fadli dalam kicauannya di akun Twitter @fadlizon, Rabu (16/5/2018).

(Setelah gagal jamin keamanan) kini (pemerintah) harus ikut bertanggung jawab jika terjadi arus islamophobia oleh oknum-oknum Islamophobik, tukas wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.

Hal lain yang ikut menghangat pasca-rentetan bom di Surabaya adalah desakan pengesahan RUU Anti-Terorisme yang “nyangkut” di DPR karena perdebatan definisi apa itu terorisme. (BACA: RUU Anti-Terorisme Nyangkut karena Belum Jelas Ini Wewenang Polri atau TNI)

“Jadi, memang seharusnya definisi terorisme itu jelas di dalam aturan RUU (Anti) Terorisme. Karena jika tidak dijelaskan definisi itu, maka setiap orang yang mencurigakan langsung ditangkap tanpa persidangan. Ini namanya kembali ke zaman Orba (Orde Baru),” jelas Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda
Nainggolan, kepada Indopos.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani, menjelaskan soal konten baru RUU Anti-Terorisme yang diminta banyak pihak segera disahkan. Menurutnya, dalam revisi tersebut seseorang akan dipidanakan bila dirinya sudah berbai’at—menyatakan kesetiaannya—kepada satu organisasi yang diketahui berafeliasi dengan kelompok teroris, serta mengikuti pelatihan militer dengan irganisasi tersebut. (BACA: Tak Perlu Lakukan Teror, Berbai’at Saja Langsung Dipidana)

“Kalau di UU teroris ini seperti dikeluhkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, bahwa mereka tak bisa bertindak prefentif karena enggak ada landasan hukumnya di UU No 15 tahun 2003 ya, itu tidak adanya pasal-pasal yang mengatur, yang bisa diproses pidananya dan perbuatan persiapannya,” kata Arsul Sani dalam diskusi publik di
Pressrum DPR RI, Selasa (15/5/2018).

Dalam RUU Anti-Terorisme, juga disebutkan bahwa jika sebelumnya masa tahanan terduga teroris hanya tujuh hari, sekarang kemungkinan diperpanjang menjadi 14 hari. (BACA: Dalam RUU Terorisme, Disepakati Penahanan Terduga Teroris 14 Hari)

Melihat kerugian besar dan kegentingan akibat teror bom, yang sudah berkali-kali terjadi, maka sudah sepatutnya aparat dan segenap elemen negeri bersatu, tanpa batasan jenis kelamin, suku, etnis, ras, bangsa, usia, agama, keyakinan atau apa pun, menentang segala tindak kekerasan yang dilakukan sesama manusia terhadap sesama manusia dengan atau tanpa alasan apapun. Bersatu melawan pelaku teror tanpa pandang bulu. Tak hanya pelaku teror bom, tapi juga tindakan teror-teror lain yang meresahkan masyarakat.

(jpg/fajar)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...