Pengerahan Koopssusgab TNI Tak Bisa Sembarangan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku tidak sependapat dengan DPR yang menginginkan pelibatan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam perang melawan teror menunggu hasil revisi Undang-undang Antiterorisme.

Alasannya, satuan-satuan elite TNI dalam pemberantasan terorisme tergantung situasi dan kebutuhan Polri.

“Sambil jalan saja, wong enggak ada undang-undang yang kita tabrak,” kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Mantan tentara itu juga tidak sepakat dengan anggapan yang menyatakan pengerahan Koossusgab TNI akan mengambil alih tugas Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Mantan Panglima TNI itu menegaskan, semua pihak harus berpikir jernih.

“Siapa yang ambil? Ngapain ambil kerjaan orang lain. Mengartikannya yang utuh dulu, jangan sepotong-sepotong. Pikir yang jernih,” ucapnya.

Moeldoko menambahkan bahwa Koopssusgab TNI sudah ada dasar hukumnya, yakni UU TNI yang mengatur operasi militer selain perang (OMSP).

Karena itu Moeldoko menegaskan, pengerahan Satuan 81 Gultor Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara TNI AL, serta Satuan Bravo 90 Korps Paskhas TNI AU tak bisa sembarangan. Pengerahan pasukan dari satuan-satuan elite itu tetap di bawah kewenangan petinggi TNI dan berdasarkan restu presiden.

“Enggak boleh panglima buat sembarangan. Harus ada restu presiden. Penggunaan tergantung Kapolri. Kapolri pasti akan menghitung faktor lain yang akan menentukan penugasan ini untuk apa,” pungkas dia. (fajar/jpnn)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...