Ini Perbandingan Utang Indonesia dan Malaysia

Rabu, 23 Mei 2018 - 08:16 WIB
Ilustrasi. (Foto: JPNN)
FAJAR.CO.ID, Bank Indonesia (BI) melansir utang luar negeri Indonesia sebesar US$ 358,7 miliar atau sekitar Rp 5.043 triliun pada akhir Maret 2018, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 357,19 triliun atau sekitar Rp 4.929,2 triliun. Jumlah tersebut naik 8,7% secara tahunan (year on year/yoy), lebih pesat dibandingkan pertumbuhan pada  periode sama 2017 yang sebesar 2,9% yoy.
Apabila membandingkan utang Indonesia dengan negara yang berdekatan, seperti Malaysia ternyata jauh lebiih besar. Utang negeri jiran itu hanya sebesar Rp3.593. “Cuma rasio ke PDB-nya mereka sudah besar, 51 persen. Kita masih 30 persen,” kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov, di Jakarta, Selasa (22/5).
Karena itu, menurut Abra kekhawatiran Malaysia terhadap utang ini sangat beralasan. Di mana, batas aman utang dalam konstitusi mereka hanya sebesar 55 persen. Sementara, APBN Indonesia mematok batas aman utang Indonesia sebesar 60 persen terhadap PDB.
Meski rasio utang Indonesia masih aman, namun jangan sampai mencontoh Malaysia yang ngebet berhutang terus menerus hingga mendekati amanat konstitusinya. “Karena selama ini masih merasa aman, masih jauh dari PDB. Dan ini akan terus berpotensi terus meningkat kalau kita tidak hati-hati dan makin mendekati rasio batas aman,” katanya.
Ancaman utang selain nominalnya terus membengkak, menurut Abra, adalah  pelemahan nilai tukar rupiah. Depresiasi rupiah dipastikan bakal berdampak pada peningkatan nilai utang secara riil. “Karena utang kita sebagian dalam bentuk valas, mata uang asing. Jadi utang kita meningkat dan pada akhirnya secara singkat bisa meningkatkan rasio utang kita terhadap PDB juga,” tukasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, selama 20 tahun pascareformasi telah terjadi banyak perubahan. Salah satunnya, mengenai tata kelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang lebih transparan dan terjaga dengan rambu-rambu yang lebih jelas terkait porsi defisit anggaran dan utang.
“Jadi, sudah ada UU Keuangan Negara yang memberikan rambu-rambu mengenai berapa jumlah defisit dan utang. Kita juga punya KPK,” kata dia. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.