Dicuekin, Bawaslu Ancam Ini ke Wasekjen DPP PAN

Minggu, 27 Mei 2018 - 14:38 WIB

FAJAR.CO.ID, MAROS — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengancam akan menurunkan Billboard raksasa milik Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN, Suhartini Bohari. Pasalnya, meski sudah diperingatkan, legislator Kabupaten Maros ini masih jelas terpasang di dua titik di wilayah Maros.

Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, Sufirman mengungkapkan jika pihaknya segera melakukan penertiban terhadap Billbord raksasa tersebut, karena sebelumnya parpol yang ada di Maros telah diberikan imbauan sejak pekan lalu terkait Alat Peraga Kampanye (APK).

“Ini hari batas waktunya 1 x 24 jam. Jadi hasil rapat koordinasi Panwas Maros, KPU Maros, Parpol dan tim Paslon dikantor panwas tanggal 25 kemarin, telah disepakati bahwa parpol dan paslon diberikan kesempatan 1 x 24 jam untuk menertibkan APK dan bahan kampanyenya yang melanggar, jika sudah lewat dari waktunya, baru Panwas dan KPU bersama satpol PP turun tertibkan,” jelasnya saat dihubungi via pesan instan Whatsapp. Minggu, 27 Mei 2018.

Sufirman mengaku, jika pihaknya baik yang berada di desa dan kecamatan juga telah melakukan penindakan dimana telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

“Iya, sudah ada beberapa yang ditindak, ada sebelum buka, ada juga yang sudah tarawih, kami juga sudah koordinasikan ke panwascam dan PPK untuk menertibkan terlebih dahulu wilayah masing-masing kecamatan, sambil berkoordinasi dengan Satpol PP,” ujarnya.

Ia juga mengaku akan menertibkan Billboard raksasa milik Wasekjen DPP PAN yang merupakan putri daerah Maros dimana terindikasi melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimulai.

“Untuk wilayah kota, pihak kami bersama KPU Kabupaten dan Pemda Maros yang nantinya akan trun. Kami lagi cari alat bantu, seperti mobil hidrolik buat menurunkan. Bukan hanya balihonya Wasekjen DPP PAN yg ada di Maros, yang lain juga yang besar-besar mau ditertibkan juga,” tegas Sufirman.

Sebelumnya, pasca Gugus Tugas Pengawasan Kampanye Pemilu 2019 yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers menegaskan, citra diri meliputi logo partai politik (Parpol) dan nomor urut partai, belum lama ini membuat beberapa pelanggaran Pemilu terjadi. (tip/parepos/fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.