Kas Daerah Sekarat, PNS dan Honorer Bisa Kehilangan THR

FAJAR.CO.ID, TARAKAN – Presiden Ri, Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar pemerintah memberikan gaji ke-14 atau tunjangan hari raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ada pun batas waktu paling lambat, awal Juni mendatang. Sementara anggaran THR tahun ini mengalami peningkatan sebesar 68,9 persen dibanding tahun lalu. Terinci diantaranya, gaji pokok, gaji ke-13 dan gaji ke-14 (THR) yang harus dibayar ke PNS.

Namun, karena belum stabilnya keuangan daerah saat ini. Plt Wali Kota Tarakan, Khaeruddin Arief Hidayat mengatakan, pembayar tunjangan yang akan dibayar ke PNS secara bertahap sebanyak 2 kali hingga bulan Juni mendatang.

“Apapun itu regulasinya karena itu perintah undang-undang, kita (Pemkot Tarakan,Red.) akan ikut dengan segala kemampuan. Baik kucuran dana dari pusat (Kementerian Keuangan) maupun provinsi bisa dikucurkan bulan ini. Karena banyak yang berkaitan dengan honor, gaji dan tunjangan saat hari raya,” beber Arief kepada Kaltara Pos, Kamis (24/5).

Untuk membayar gaji ke-13 saja, pria yang akrab disapa Arief mengatakan, Pemkot Tarakan harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 13 miliar. Kemudian, untuk TPP, insentif Ketua RT, swasta serta pensiunan sebesar Rp 12 miliar. Sehingga, Pemkot Tarakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 50 miliar sampai Rp 60 miliar total keseluruhan pembayaran.

“Kalau bulannya tidak harus sama kanbias. Bulan depan juga bisa (honor dan insentif,Red.). Kalau THR harus duluan. Untuk honor swasta sudah saya tandatangani, mungkin berapa hari ini bisa cair. Untuk insentif RT diusahakan secepatnya, karena mereka (Ketua RT) sudah berteriak harus dibayarkan sebelum hari raya (Idul Fitri,Red.),” tutup Arief.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Redaksi M1


Comment

Loading...