Ribuan E-KTP Warga Sumsel Jatuh di Bogor, Mardani Ali Minta Diinvestigasi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera meminta dilakukan investigasi soal jatuhnya ribuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di simpang Salabenda, Desa Parakansalak, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada, Sabtu (26/5) kemarin. Dikatakan Mardani, masalah jatuhnya E-KTP yang diisi dalam karung ini menimbulkan kecurigaan publik, lantaran masyarakat saat ini kesulitan mendapat E-KTP dan tiba-tiba ada ribuan E-KTP berserakan di jalan raya. "Ini teledor. Saat masyarakat banyak kesulitan dapat E-KTP, tiba-tiba ada ratusan E-KTP berserakan dijalan raya. Kemendagri perlu merapihkan SOP pengiriman E-KTP ini," kata Mardani Ali Sera kepada FIN lewat pesan WhatsApp, Minggu (27/5). Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mencurigai ada rencana besar dibalik masalah ini. Pasalnya, keterangan yang disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri bertolak belajang dengan prosedur pembuatan E-KTP. Mardani juga mencurigai E-KTP yang disebut apkir ini tidak dihancurkan, tapi malah di bawah hingga ke Bogor. Parahnya, E-KTP tersebut milik masyarakat Sumatera Selatan. "Sudah ada penjelasan dari Dirjen Dukcapil bahwa itu katanya E-KTP apkir. Tapi setahu saya alat perekam dan pencetaknya ada di Kelurahan atau kecamatan. Setahu saya juga, E-KTP itu beralamat Sumatera Selatan. Perlu diaudit bagaimana E-KTP apkir punya Sumsel adanya di Jabar. Bukankah kalau ada kesalahan mestinya dihancurkan di tempat. Untuk apa E-KTP apkir dikumpulkan?," jelasnya. Politisi asal DKI Jakarta ini meminta pihak berwenang melakukan investigasi terhadap masalah jatuhnya ribuan E-KTP ini, karena masalah ini terjadi berdekatan dengan Pilkada serentak. "Dalam situasi yang mendekati Pilkada serentak, kasus ini menimbulkan salah sangka di kalangan masyarakat. Harus dilakukan investigasi dan audit menyeluruh. Ini bukan masalah kecil," tegasnya Akademisi Universitas Mercu Buana ini menyayangkan sikap Kemendagri yang menganggap masalah ini sepele. Dimana, Kemendagri memberikan penjelasan melalui pesan WhatsApp. "Kemendagri tidak dapat menganggap ini masalah sepele yang selesai dengan penjelasan melalui WhatsApp dari Dirjen Dukcapil. Ini menyepelekan masalah sekali," ucapnya. Masalah ribuan E-KTP yang jatuh di Bogor ini, kata Mardani akan dibahas di Komisi II dan juga sedang dibahas untuk melakukan pemanggilan kepada pihak Kemendagri. "Sedang dibahas," ungkap Mardani. (Aiy/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : RBA

Comment

Loading...