DPR Minta Polisi Selidiki Jatuhnya Ribuan e-KTP Milik Warga Sumsel di Bogor

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Masalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang jatuh di simpang Salabenda, Desa Parakansalak, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada, Sabtu (26/5) kemarin menyisakan masalah baru. Pasalnya, ribuan E-KTP milik warga Sumatera Selatan yang diklaim rusak itu belum mendapat keterangan valid dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Bambang Soesatyo meminta Komisi II dan Komisi III DPR RI untuk mendorong Kemendagri dan pihak Kepolisian untuk menelusuri dan mengusut kejadian ini. Selain itu, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyarankan agar Kemendagri menjelaskan alasan E-KTP yang dinyatakan rusak masih tersimpan rapi di daerah lain dan tidak dimusnahkan.

“Meminta Komisi II DPR mendorong Kemendagri memberikan penjelasan mengapa e-KTP yang dinyatakan rusak masih tersimpan dan tidak segera dimusnahkan, mengingat e-KTP tersebut berpotensi disalahgunakan saat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Komisi II DPR dan Komisi III DPR mendorong Kemendagri dan Polri untuk menelusuri dan mengusut kerjadian ini serta menindaktegas pihak pembuat e-KTP yang bermasalah untuk bertanggung jawab untuk mengganti blanko e-KTP yang dinyatakan rusak, serta Kemendagri untuk mempercepat proses pembuatan e-KTP, mengingat warga yang belum memiliki e-KTP tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada mendatang,” kata Bambang Soesatyo lewat pesan tertulisnya, Senin (28/5).

Senada dengan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, masalaj jatuhnya ribuan e-KTP milik warga Sumsel di Bogor ini harus diselidiki secara mendalam, apakah e-KTP tersebut palsu atau tidak. Masalah ini harus dirunut secara jelas dan ditindak lanjut. Dikatakan Agus Hermanto, aparat keamanan harus concern melihat dengan jelas adanya e-KTP milik Provinsi lain yang jatuh di Bogor.

“Jadi kita harus betul-betul menangani. Harus diselidiki apakah e-KTP itu benar atau palsu. Harus dirunut tindak lanjutnya sehingga kita tau asal muasalnya. Aparat penegak hukum harus concern melihat dengan jelas kenapa ada e-KTP ini. Kan bisa saja ada kecurigaan bagi yang melaksanakan Pilkada,” ujar Agus Hermanto di Gedung DPR RI.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menegaskan, aparat keamanan harus transparan dalam mengungkapkan masalah ini, sehingga dapat diungkap motif dibalik tercecernya ribuan e-KTP ini. Ketegasan Agus Hermanto ini beralasan, karena saat ini Indonesia dihadapkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 27 Juni 2018 besok.

“Betul-betul dirunut, diselidiki dan betul-betul apadanya. Harusnya kita semua mengawasi supaya aparat penegak hukum betul-betul transparan tanpa tebang pilih dan dilakukan secara akuntabel. Semuanya harus mengawasi ini sehingga dapat diungkap apa yang ada dibalik tercecernya e-KTP yang jumlahnya banyak, karena ini tahun politik sehingga kecurigaan-kecurigaan itu dapat muncul,” tegasnya.

Agus Hermanto pun berbeda pendapat dengan Kemendagri yang meminta ribuan e-KTP tersebut dimusnahkan lantaran sudah rusak. Menurut Agus Hermanto, keputusan Kemendagri ini sangat tidak bijak, karena belum dilakukan penyelidikan atas jatuhnya ribuan e-KTP tersebut.

“Harus diselidiki sehingga kalau ada yang bilang harus dimusnahkan, menurut saya kurang bijaksana. Harus diteliti runut runut asal muasalnya,” jelasnya.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Persaruan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi mengakui, kabar tercecernya ribuan E-KTP di Bogor itu mengejutkan publik, karena E-KTP tersebut dibawah menggunakan satu mobil truk.

“Penemuan dua kardus E-KTP yang sempat tercecer di jalan raya tentu mengejutkan. Apalagi berdasarkan informasi dari saksi mata, ada satu truk muatan. Entah isi muatan satu truk isinnya E-KTP semua atau sebagian?,” kata Baidowi lewat pesan tertulisnya.

Tak hanya itu, lanjut Baidowi, yang menghebohkan publik adalah ribuan E-KTP yang tercecer itu milik warga Sumsel. Padahal, untuk mencetak E-KTP tak perlu dilakukan di Bogor, karena hal seperti ini bisa dilakukan ditingkat kelurahan hingga kecamatan. “Alamat E-Katap yang ada di Sumsel. Kenapa bisa nyasar dan numpuk di bogor? Kalau alasannya dicetak, bukankah E-KTP bisa dicetak di Sumsel,” jelasnya.

Wasekjend partai berlambang Ka’bah itu itu meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk mengecek langsung kejadian jatuhnya ribuan E-KTP di Bogor, agar tidak dijadikan sebagai satu komuditas untuk menguntungkan ataupun menjatuhkan salah satu kelompok.

“Sekarang mendekati momen politik, jangan sampai E-KTP tersebut menjadi komoditas untuk menguntungkan ataupun menjatuhkan salah satu kelompok. Karena itu Kemendagri harus melakukan pengecekan apakah E-KTP tersebut asli atau palsu?. Jangan sampai Kemendagri kecolongan dan jangan sampai terjadi penyalahgunaan terhadap E-KTP,” pintanya. (rba/fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...