Sidang Pledoi, Dua Terdakwa Kasus Korupsi RS Bantaeng Malah Mangkir

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dua orang terdakwa perkara dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Belajen, Kabupaten Enrekang, menolak untuk hadir dalam sidang agenda pembacaan nota pembelaan (Pledoi), tanpa alasan yang jelas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Keduanya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Dr H Marwan Ahmad Ganoko selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur PT Haka Utama Ir Andi M Kilat Karaka.

Hal tersebut dibenarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamaria bahwa keduanya menolak dan tak ingin mengikuti persidangan perkara tersebut saat hendak dijemput di sel tahanan Tipikor Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) klas I Makassar.”Kita tidak tahu apa alasannya tidak mau ikut sidang,” ujar Kamaria, Senin (28/5).

Tapi kata Kamaria, walaupun kedua terdakwa tersebut tidak mau menghadiri sidang. Sidang tersebut harus tetap dilakukan dan dilaksanakan walaupun Peldoinya di bacakan oleh pengacara tanpa terdakwa.

Sidang pembacaan pledoi kali ini hanya dihadiri oleh salah satu terdakwa yang juga merupakan kuasa direksi PT Haka Utama, Sandy Dwi Nugraha.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin pleidoi yang langsung dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa, Faisal Silenang. Kesimpulan pleidoi yang dibacanya memohon agar hakim bisa memutuskan seadil-adilnya hukuman untuk kliennya.

“Memohon kepada yang mulia memutuskan sesuai dengan hukum. Sebagai penutup, kami menyatakan bahwa Sandy Dwi Nugraha meminta keringanan hukum,”kata Faisal.

Usai sidang digelar, Faisal mengatakan bahwa tuntutan jaksa itu tidak terbukti karena kerugian negara tersebut dikeluarkan oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) bukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Padahal berdasarkan UU nomor 4 tahun 2016 serta UU nomor 1 tahun 2004, UU nomor 17 tahun 2004 dan UU 15 tahun 2006 seharusnya kerugian negara dan yang berhak memeriksa keuangan dikeluarkan oleh BPK.

“Tapi kami hargai tuntutan jaksa, itukan berdasarkan bukti mereka sendiri,” tukasnya.

Faisal lebih lanjut mengungkapkan bahwa tuntutan jaksa yang menuntut kliennya selama 8 tahun penjara sangat kebablasan. Hal ini menurutnya, pasal yang dikenakan untuk kliennya (pasal 2 UU Tipikor) tidak memenuhi unsur.

“Kalau menurut kami itu kan kebablasan kalau kita berhitung matematis, ada terdakwa yang merugikan negara hingga 4 – 5 miliar cuma dituntut 1 – 2 tahun, sedangkan klien kami dituntut 8 tahun tapi kerugian negara hanya Rp 1 miliar, itu kan tidak logis,”pungkasnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp100 juta, subsidaer 6 bulan kurungan kepada ketiga terdakwa kasus korupsi pembangunan rumah sakit Pratama Belajen, Kabupaten Enrekang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Jumat (25/5/2018) lalu.

Tak hanya pidana penjara yang dituntukan oleh JPU, Nasaruddin mengatakan ketiganya juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing dengan biaya yang berbeda-bedam

Marwan Ahmad Ganoko selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp30 juta, subsidaer 1 tahun penjara. Direktur PT Haka Utama Ir Andi M Kilat Karaka, dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp120 juta, subsidaer 1 tahun penjara.

Sedangkan Kuasa direksi PT Haka Utama, Sandy Dwi Nugraha, dituntut membayar uang penganti sebesar Rp927 juta, subsidaer 1 tahun penjara. (sul/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...