Alhabsyi Minta BNPT Petakan Alumni Suriah di Indonesia

Rabu, 30 Mei 2018 - 15:09 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), untuk memetakan wilayah keberadaan para alumni Suriah yang ada di Indonesia.

Pasalnya, pasca terjadinya beberapa teror di Mako Brimob, Gereja, Polresta Surabaya dan Polda Riau, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengklaim bahwa para pelaku sempat berada di Suriah, dan tergabung dengan organisasi yang beraviliasi dengan terorisme.

“Pasca bom Surabaya, Kapolri sempat menyinggung bahwa pelaku adalah alumi suriah. Dengan alasan tersebut, didesaklah DPR agar segera mengesahkan RUU Terorisme, karena dikatakan UU yang ada saat itu
tidak mampu menjangkau orang yang pulang dari Suriah. Meskipun beberapa hari kemudian pernyataan tersebut dikoreksi oleh Kapolri,” kata Alhabsyi saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNPT, Rabu (30/5).

Politisi asal Kalimantan ini juga mendesak BNPT memetakan keberadaan para alumni Suriah yang ada di Indonesia, sebagaimana yang dikatakan oleh Kapolri meski kemudian diklarifikasi.

“BNPT perlu memberikan penjelasan Sebenarnya, seberapa membahayakan para WNI yang pulang dari Suriah ini. apakah mereka disana memang menjalankan kegiatan perang atau bagaimana?. Jika dikatakan membahayakan, apakah BNPT melakukan pemetaan posisi mereka dan kegiatan yang dilakukan? atau langkah apa yang dilakukan oleh BNPT untuk para WNI ini?,” desaknya.

Lanjut Alhabsyi, BNPT yang diberikan tanggung-jawab mengatasi masalah radikalisme dan gerakan teror di Indonesia, harus menjelaskan pihak mana yang berwenang menentukan tempat penampungan para narapidana terorisme, apakah BNPT ataukah Kemenkumham.

“BNPT harus pula menjelaskan mengenai kewenangan penempatan napi terorisme, siapa yang berhak menentukan dilapas mana mereka ditaruh. Apakah ini kewenangan Menkumham atau kewenangan BNPT. Termasuk harus menjelaskan kenapa ada napi teroris yang menumpuk di Mako Brimob, ini kebijakan siapa?.” tutup Alhabsyi. (Aiy/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.