DPRD DKI Kritik Surat Edaran Kemendagri soal APBD untuk THR

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar daerah memberikan gaji ke-13 dan THR dari APBD menuai kritikan.

Kali ini datang dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, yang menilai APBD tidak boleh sembarangan digunakan. Karena harus sesuai perencanaan dan pembahasan dengan DPRD.

“Pemprov DKI sebaiknya berhati-hari dan tidak sembarangan menggunakan APBD untuk THR dan gaji ke-13,” ujar Taufik, Senin (4/6/2018).

Taufik mengatakan, penggunaan APBD harus melalui tahap pembahasan dengan DPRD. Sehingga tidak dapat dibenarkan hanya dengan surat edaran Kemendagri, lalu dapat menggunakan APBD begitu saja.

Apalagi, ini pembayaran THR yang take home pay atau total upah yang dibawa pulang. Pada sisi lain, kemampuan APBD DKI terbatas dan digunakan untuk skala prioritas.

“Jika sembarangan menggunakan APBD, eksekutif dalam hal ini gubernur dan wagub dapat dibilang menyalahi peraturan,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghimbau kepada daerah agar menyesuaikan penggunaan APBD untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 ASN.

” Ya disesuaikan saja APBD untuk bayar THR,” ujar Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo ditemui INDOPOS di kantornya, Senin (4/6).

Menurut Hadi, penggunaan APBD bukan untuk kepentingan eksekutif saja, tapi untuk kepentingan rakyat. ” Ya, salah satunya untuk bayar THR,” katanya.

Namun sayang, Hadi enggan berkomentar lebih jauh tentang penggunaan APBD untuk pembayaran THR ASN di daerah. ” Nanti ya, saya mau ketemu Satgas dulu,” ucapnya sambil berlalu dari awak media. (nas/ind)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...