Yang Lain Dapat THR, PNS Disini Hanya Elus Dada
Nah, apakah kenaikan THR deÂngan memasukkan komponen gaji pokok dan tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN) itu termasuk hal yang mendesak dan darurat sebagaimana pilkada? "Beda, THR ini bukan hal yang darurat," kata Endi.
Menurut Endi, sesuatu masuk kategori darurat jika kebijakan itu tidak dilaksanakan, akan ada dampak kekacauan di publik. "Darurat itu kalau kita tidak laksanakan akan membawa mudarat, merusak layanan publik. Darurat itu tidak terkait dengan kehidupan birokrasi, tapi publik," jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Endi, meski ada preseden dan celah regulasi yang menjadi pegangan pemerintah, pihaknya menyarankan pemerintah melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor negara dan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan demikian, dari segi hukum, itu bisa lebih klir dan tidak meresahkan kepala daerah yang akan menjalankan kebijakan pergeseran anggaran tersebut. "Harus konsultasi juga ke BPK sebagai pengawas keuangan agar tidak jadi temuan," jelasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku bahwa rencana pergeseran anggaran untuk THR itu belum dikaji oleh KPK. Dengan demikian, KPK belum bisa memberikan pandangan apakah kebijakan tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan. (ibn/zal/far/lum/ay/ran)
