Empat Eks Pimpinan DPRD Sulbar Dapat Penangguhan Hukuman, Kok Bisa?

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Adanya penangguhan penahanan terhadap empat eks pimpinan DPRD Sulawesi Barat oleh majelis Hakim Tipikor Mamuju mengundang tanda tanya. Bahkan tudingan adanya dugaan adanya kongkalikong pun mulai berdengung.

Keempat terdakwa mantan pimpinan di DPRD Sulbar, yang telah dibebaskan beberapa waktu lalu tersebut yakni, ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, wakil ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, wakil ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya dan wakil ketua DPRD Sulbar Harun.

“Kok bisa hakim, bebaskan empat tahanan yang masih berstatus terdakwa sekaligus,” kata Ketua Celebes Law And Transperancy (CLAT), Irvan Sabang, Senin (11/6) lalu.

Menurut dia Hakim boleh saja mengabulkan permohonan penangguhan, selama itu alasan dari penangguhan rasional dan tidak melanggar aturan atau regulasi dari undang-undang tindak pidana korupsi.

Akan tetapi ketika hakim mengabulkan penangguhan, untuk empat-empatnya, sekaligus ia merasa hal tersebut baru terjadi. Apalagi alasan penangguhannya karena libur lebaran.

“Harusnya ini tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apalagi hal tersebut dilakukan oleh majelis hakimnya. Sebab ini sangat mencederai proses peradilan yang kini tengah berjalan di persidangan,” bebernya.

Irvan menuturkan penangguhan yang boleh dikabulkan oleh hakim ketika terdakwa dalam keadaan tidak sehat jasmani (sakit) dengan alasan untuk berobat, kalau alasannya hanya karena libur lebaran, maka semua terdakwa Tipikor juga berhak mengajukan permohonan penangguhan yang sama.

“Kami menduga majelis hakim yang membebaskan keempat terdakwa tersebut sekaligus, diduga ada kongkalikong dan dugaan suap hakim. Ia mendesak agar komisi yudisial dan KPK untuk mengusut soal perkara tersebut,”.

Sementara Kepala Seksi bidang Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Mamuju, Cahyadi Sabri saat dikonfirmasi membenarkan terkait ditangguhkannnya penahanan empat terdakwa korupsi APBD Sulbar tersebut.

“Majelis hakim yang mengeluarkan penangguhannya. Kami (Kejaksaan) hanya melaksanakan penetapan hakim saja,” pungkasnya.

Terkait apa alasan hakim membebaskan keempat terdakwa tersebut. Cahyadi mengaku dan berdalih tidak tahu menahu soal tersebut, sebab penahanan terdakwa, menurut dia adalah wewenang majelis hakim, bukan kewenangan jaksa. (irsal/raksul/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...