PNS Wajib Netral

Minggu, 17 Juni 2018 17:40

FAJAR.CO.ID- Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan menjaga netralitas selama proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 berlangsung. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang ASN,  pegawai negara tidak boleh berpihak pada salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis.“Akan ada hukuman tingkat sedang dan berat yang akan diberikan pada ASN yang memberikan dukungan atau membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu calon,” ujar Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak beberapa waktu lalu. .Menurut dia, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memiliki loyalitas pada negara, bukan pada pribadi atau paslon tertentu dalam Pilgub Kaltim. “Netralitas itu penting, supaya pilgub ini tidak dikotori dengan pelanggaran yang merugikan negara,” ucapnya.Bukan hanya ASN, kepala daerah yang ikut menjadi peserta Pilgub Kaltim 2018 juga mendapat perhatian. Dalam hal ini, mereka diminta tidak menyeret ASN sebagai bagian dari tim sukses (timses) ‘bayangan’ dalam memenangkan pilgub.Dalam penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 70, secara tegas tidak mewajibkan kepala daerah mundur dari jabatannya. Melainkan hanya cuti di luar tanggungan negara. Dengan demikian pasca pilgub usai, kepala daerah yang jadi cagub atau cawagub bisa kembali menduduki jabatannya.

Bagikan berita ini:
6
9
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar