Ajukan 2.148 CPNS, Pemko Batam Ditawari 70 Orang Saja

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan digelar, Juli mendatang. Namun demikian, Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum mendapat keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia terkait jatah atau kuota untuk Batam.

“Masih belum dapat kuota dari Kemenpan, usulan sudah disampaikan,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, M Sahir, Selasa (19/6).

Pemko Batam mengajukan sebanyak 2.148 PNS baru.

Dengan rincian,
tenaga guru SMP sebanyak 481 orang,
tenaga guru SD 551 orang,
tenaga kesehatan untuk RSUD 263 orang,
tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kota Batam 140 orang,
723 tenaga fungsional dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Jumlah tersebut cukup banyak, mengingat penerimaan baru ini bertujuan untuk mengisi kekosongan setelah 220 ribu PNS dari seluruh Indonesia memasuki masa pensiun.

Pengajuan PNS oleh Pemko Batam mencapai 10 persen dari total kebutuhan nasional.

Menyikapi ini, Sahir masih berharap banyak akan keputusan Kemenpan RB. Sementara berdasarkan rapat BKP SDM Batam dan BKP SDM Kepri beberapa waktu lalu yang dapat tercukupi jika merujuk pada jumlah yang pensiun adalah 70 orang.

“Ini hasil rapat bersama. Kami tetap berharap dari Menpan RB bisa lebih, kita tunggu saja,” imbuhnya.

Sahir dalam kesempatan yang lain juga menegaskan penetapan kuota berdasarkan jumlah pensiun tak mewakili kebutuhan PNS Batam yang cukup besar, terlebih untuk tenaga kesehatan dan pendidikan.

“Kami ditawari sesuai angka pensiun, kami tidak mau. Tahun 2017 lalu, di Batam kan hanya pensiun 70 orang. Bahasa saya, kami nawarlah, jangan 70 itu, kami butuh banyak” paparnya.

Menpan RB Asman Abnur menyebutkan penerimaan PNS kelak akan lebih sedikit dari jumlah yang akan pensiun sebesar 220 ribu orang dengan kata lain minus growth. Pensiun adalah dasar utama kementrian yang dipimpin mantan Wakil Wali Kota Batam tersebut menentukan kuota di daerah.

“Yang jadi pertimbangan pertama adalah jumlah PNS yang pensiun,” katanya. (iza/jpg)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...