Waspada, Ini Pantangan Polisi Kawal Pilkada Serentak

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tinggal tiga hari lagi. Segala persiapan telah dipersiapkan, termasuk pengawalan dari pihak kepolisian untuk kesuksesan pesta rakyat tersebut.

Dalam mengawal pilkada, aparat kepolisian memiliki empat pantangan. Empat hal tersebut menjadi larangan bagi petugas Polri dalam pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimulai dari pemungutan suara hingga perhitungan suara.

Itu antara lain,  petugas Polri pengamanan TPS dilarang memasuki TPS. Kedua, keberadaan petugas Polri pengamanan TPS atas permintaan KPPS apabila terjadi gangguan kamtibmas. Ketiga, petugas Polri Pam TPS dilarang melakukan pencatatan dan mendokumentasikan hasil penghitungan suara. Terakhir, petugas Polri yang melakukan pengamanan TPS dilarang mempengaruhi masyarakat yang akan memberikan suaranya.

“Jika tidak mematuhi aturan tersebut, maka sanksi dari Propam menunggu,”kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani saat dikonfirmasi, Minggu (24/6/18).

Tindak tegas tersebut diberlakukan untuk menghindari ketidaknetralan anggota kepolisian menjelang pelaksanaan pilkada.

Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi.

Seperti Ind Police Watch (IPW) mencatat, pada 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara di Sumatera Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan ke polres. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya. (sul/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...