Besok Libur Nasional, Saatnya Memilih!

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Presiden Jokowi menerbitkan Keppres Nomor 15 Tahun 2018, menetapkan hari pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional.

Terbitnya Keppres tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional itu dipublikasikan di situs resmi Setkab.

“Menetapkan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,” bunyi diktum pertama Keppres Nomor 15 Tahun 2018.

Dalam diktum kedua disebutkan, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu di Jakarta pada 25 Juni 2015.

Disebutkan juga bahwa penetapan 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional, dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak di 171 daerah yang menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, menjelaskan, keputusan pemerintah menetapkan hari H pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 sebagai hari libur nasional adalah dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih.

“Memperhatikan Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2017 itu memang ada Keputusan Presiden yang menyatakan sebagai Hari Libur Nasional, karena di Undang-Undang juga mengatur begitu pilkada itu hari libur atau hari yang diliburkan,” terang Bahtiar, Selasa (26/6).

Bahtiar yang juga Jubir Kemendagri itu mengatakan, keputusan hari pencoblosan sebagai hari libur nasional dilakukan agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan memilih calon kepala daerah sesuai dengan aspirasinya.

Dia memerkirakan, ada jutaan pemilih Pilkada Jawa Barat, terutama yang tinggal di di Depok, Bogor, Bekasi yang bekerja di Jakarta. Jika 27 Juni ini tidak ditetapkan sebagai libur nasional, mereka akan sangat repot.

“Pagi dia harus bekerja ke Jakarta kan waktunya terbatas. Kalau keluar masuk ke Jakarta kan paling tidak butuh waktu 3 sampai 5 jam. Saya kira tujuannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat,” ujar pria bergelar doktor ilmu pemerintahan itu. (fajar/jpnn)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...