Ubah Skema Pensiun PNS, Pemerintah Bakal Ganti Taspen

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Skema pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) akan diubah, yang tentunya berdampak pada eksistensi Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun). Rencananya pemerintah akan membentuk lembaga baru yang akan mengelola dana tersebut.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan, lembaga baru itu akan mengelola dana tabungan pensiun yang nantinya akan diinvestasikan. “Kalau di negara-negara maju, yang namanya dana pensiun diinvestasikan secara baik sehingga bisa memberikan manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Selasa (26/6).

Investasi itu hasilnya diarahkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Misalnya pembangunan rumah murah atau apartemen.

Lembaga baru itu ditargetkan bisa terbentuk seiring dengan perubahan skema dana pensiun yang rencananya berlaku pada tahun 2020 mendatang.

Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Asman Abnur, menjelaskan soal pemberlakuan sistem fully funded sebagai salah satu opsi model dana pensiun. Dengan skema itu, pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) atau amtenar bisa terima Rp 20 juta sebulan.

Asman mengungkapkan hal itu usai mengikuti rapat terbatas Kabinet Kerja tentang Reformasi Program Pensiunan ASN di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (26/6). “Ada beberapa tadi, nah salah satunya fully funded. Dengan sistem ini bisa lebih baik,” ucapnya.

Menteri yang juga politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, model baru dana pensiun selain akan mengurangi beban APBN juga bakal memberikan manfaat lebih besar bagi pensiunan ASN. Dengan model sekarang yang dikelola PT Taspen, katanya, total dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk dana pensiun mencapai Rp 100 triliun lebih.

“Dengan sistem yang baru, (beban) APBN akan turun. Kemudian dana yang terhimpun inilah yang dipakai untuk bayar pensiun. Artinya gabungan dari dua (APBN dan iuran) ini yang bisa memenuhi dana pensiun,” tuturnya.

Sebagai gambaran, Asman menyebutkan jumlah pensiun untuk eselon I saat ini sekitar Rp 4,5 juta sampai Rp 5 juta setiap bulan. Pasalnya pensiunnya dihitung dari gaji pokok saja.

“Nanti, setelah dengan sistem baru, dengan sistem kontribusi bersama pemerintah dan (iuran) ASN seperti yang di korporasi, bisa di atas Rp 20 juta (sebulan),” ungkap mantan anggota DPR itu.

Asman menambahkan, Presiden Joko Widodo pada prinsipnya berpesan agar skema baru pemberian pensiun tidak membebani APBN. “Kan kuncinya jangan membebani, dan fasilitas yang diterima (ASN) lebih bagus,” pungkasnya. (far/ang/jpnn/fajar)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...