Jika Benar Kolom Kosong Kalah, Kenapa Polisi Larang Wartawan Liput Rekapitulasi?

FAJAR.CO.ID -- Kemenangan kolom kosong dalam pemilihan Walikota Makassar menjadi sorotan nasional. Kemenangan kolom kosong dianggap sebagai pertanda elite politik dipermalukan rakyat.

Ramainya pemberitaan soal kemenangan kolom kosong versi quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei membuat beberapa penyelenggara pilkada di Makassar jengah. Imbasnya, aparat kepolisian melarang wartawan meliput rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini, Jumat (29/6/2018).

Padahal, para wartawan media nasional dan media lokal telah menunjukkan tanda pengenal (ID) khusus yang telah dibagikan oleh KPU Sulsel, maupun ID dari KPU Makassar. Namun, polisi tetap melarang.

Salah satunya, Reni Sri Ayu, wartawan Harian Kompas. Ia dilarang oleh petugas keamanan ketika akan meliput perhitungan suara di Kecamatan Rappocini.

Reni mengaku dilarang oleh anggota kepolisian yang bertugas di lokasi perhitungan suara. Pelarangan peliputan itu disampaikan atas perintah Kapolsek Rappocini.

“Barusan saya mau liputan di kecamatan Rappocini utk melihat proses rekapitulasi. Dilarang masuk oleh petugas yang jaga di pintu. Katanya polisi melarang wartawan masuk,” kata Reni.

“Di pintu ada polisi yang jaga, Satpol PP, dan beberapa orang yang tanpa pengenal. Mereka bilang, atas perintah Kapolsek, wartawan tidak boleh masuk. Saya pakai ID card pers dari kantor dan juga ID card resmi yang dikeluarkan KPU Sulsel dan KPU Makassar, tapi tidak berlaku,” kata Reni.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Redaksi


Comment

Loading...