Jika Benar Kolom Kosong Kalah, Kenapa Polisi Larang Wartawan Liput Rekapitulasi?

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Kemenangan kolom kosong dalam pemilihan Walikota Makassar menjadi sorotan nasional. Kemenangan kolom kosong dianggap sebagai pertanda elite politik dipermalukan rakyat.

Ramainya pemberitaan soal kemenangan kolom kosong versi quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei membuat beberapa penyelenggara pilkada di Makassar jengah. Imbasnya, aparat kepolisian melarang wartawan meliput rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini, Jumat (29/6/2018).

Padahal, para wartawan media nasional dan media lokal telah menunjukkan tanda pengenal (ID) khusus yang telah dibagikan oleh KPU Sulsel, maupun ID dari KPU Makassar. Namun, polisi tetap melarang.

Salah satunya, Reni Sri Ayu, wartawan Harian Kompas. Ia dilarang oleh petugas keamanan ketika akan meliput perhitungan suara di Kecamatan Rappocini.

Reni mengaku dilarang oleh anggota kepolisian yang bertugas di lokasi perhitungan suara. Pelarangan peliputan itu disampaikan atas perintah Kapolsek Rappocini.

“Barusan saya mau liputan di kecamatan Rappocini utk melihat proses rekapitulasi. Dilarang masuk oleh petugas yang jaga di pintu. Katanya polisi melarang wartawan masuk,” kata Reni.

“Di pintu ada polisi yang jaga, Satpol PP, dan beberapa orang yang tanpa pengenal. Mereka bilang, atas perintah Kapolsek, wartawan tidak boleh masuk. Saya pakai ID card pers dari kantor dan juga ID card resmi yang dikeluarkan KPU Sulsel dan KPU Makassar, tapi tidak berlaku,” kata Reni.

Menanggapi hal itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Irwan Anwar telah meminta para Kapolsek untuk mengoordinasikan dugaan pelarangan peliputan tersebut dengan PPK.

Dia juga mengatakan bahwa kondisi di lokasi perhitungan tingkat kecamatan di Makassar memang beragam. Ada yang memperbolehkan wartawan meliput. Tapi ada juga yang melarang.

“PPK yang membolehkan pertimbangan transparansi. Yag tidak membolehkan dasarnya aturan KPU,” tulis Irwan Anwar dalam rilis yang diterima pojoksulsel (FAJAR Group).

Untuk kecamatan yang melarang tersebut, memang disampaikan langsung oleh PPK kepada anggota pengamanan bahwa, yang diperbolehkan masuk ke area perhitungan hanya PPK, Panwas, dan saksi.

PKPU nomor 9/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota.

Salah satu poinnya menyatakan, rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dihadiri oleh pemantau pemilihan dalam negeri, pemantau pemilihan asing, masyarakat, dan instansi terkait.

Terkait pelarangan wartawan meliput hasil rekapitulasi perhitungan suara, Aliansi Jurnalis Independen Kota Makassar angkat suara. AJI menilai, hal tersebut adalah bentuk pelanggaran Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Apalagi, hasil rekapitulasi bersifat pleno terbuka untuk umum yang tetap diawasi Pemantau Pemilu dalam negeri, Pemantau Pemilu asing, masyarakat, dan instansi terkait sesuai petunjuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9 tahun 2018.

“Pelarangan itu melanggar kebebasan Pers dalam melakukan pemberitaan kepemiluan Pilkada bersih, adil, damai, dan jujur. Apatah lagi, aturan dalam PKPU menjelaskan itu terbuka untuk umum,” tegas Ketua AJI Makassar, Qodriansyah Agam Sofyan.

Bekerja mengambil data informasi, mengolah hingga menyiarkan informasi adalah tugas kerja pers yang diberi mandat oleh publik untuk menginformasikan kepentingan publik agar bisa mendapat informasi yang baik, benar, dan utuh.

Ini sesuai kemerdekaan Pers untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berdemokrasi.

AJI Makassar meminta segenap elemen instansi di Makassar khususnya, menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan Pers.

Sebelumnya, sejumlah awak media dilarang meliput rekapitulasi perhitungan suara di PPK Tamalate. Ketua PPK Tamalate, Syarifuddin, menjelaskan bahwa yang boleh mengikuti proses rekapitulasi hanya saksi paslon, tim pemantau, PPK, KPPS, dan panwas.

“Di luar itu tidak bisa, termasuk media. Jadi saya minta maaf karena hanya menjalankan instruksi KPU,” kata Syarifuddin, Jumat, 29 Juni 2018.

Padahal, Humas Panwaslu Kota Makassar, Moh Maulana, menjelaskan, tidak ada aturan yang melarang media untuk menjalankan tugas jurnalistik mengawal proses demokrasi. “Tidak ada aturannya begitu (melarang media.red),” tegas Maulana, melalui pesan singkatnya via WA. (Fjr/JPG)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...