Surat Edaran Tentang Daftar Rumah Sakit Pemeriksa Kesehatan, Ini Permintaan Mantan Komisioner KPU RI

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Andi Nurpati meminta lembaga penyelenggara Pemilu itu mencabut Surat Edaran KPU RI per 30 Juni 2018 soal poin yang mengatur tentang rumah sakit yang menjadi rujukan atau yang direkomendasi sebagai tempat pemeriksaan syarat calon legislatif (caleg) yaitu sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba.

Dalam lampiran surat edaran itu memberikan daftar rumah sakit yang dirujuk.“Rumah sakit yang tercantum di kota-kota provinsi banyak yang secara geografis sulit menjangkau kota provinsi sepert Papua, Papua Barat, dan NTT,” kata Andi, Minggu, 1 Juli.

Politisi asal Sulsel itu cukup menyesalkan sikap KPU yang hanya memasukkan daftar rumah sakit swasta dalam surat edaran tersebut. Padahal dalam UU No 17 tahun 2017 menyatakan puskesmas atau rumah sakit pemerintah tidak masuk ke dalam daftar.

“RS TNI Polri seperti RSPAD / RSAL/ RSPolri juga tidak ada padahal dalam pelaksanaan tes kesehatan sering kali digunakan sebagai rujukan,” ujarnya.

Rumah sakit yang direkomendasi KPU mayoritas rumah sakit di kota atau provinsi di mana para caleg tidak mudah menjangkau.

Oleh karena itu ia meminta kepada KPU RI agar mencabut SE 627 khusus point terkait RS milik pemerintah dan lampiran daftar rumah sakit yang direkomendasi.

“Selain itu surat edaran tersebut bertentangan dengan UU No 7 tahun 2017,” jelasnya. (taq)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...