Terkait Pilgub Sulsel, Panwaslu Garap Tiga Kades dan Satu Lurah di Selayar

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, SELAYAR — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan penyelidikan terhadap tiga orang kepala desa, dan seorang Lurah. Penyidikan tersebut terkait kasus dugaan pelanggaran keterlibatan kepala desa dalam kampanye Pemilihan Gubernur Sulsel 2018.

Penyerahan kasus dilakukan oleh anggota  panitia pengawas kabupaten (Panwaskab)  Divisi Hukum dan Pengawasan, Sirajuddin, dan diterima oleh Kasat Reskrim Iptu Arham Gusdiar. Penyerahan ini dilakukan di depan Ruang Gakkumdu Mapolres dengan disaksikan langsung oleh Kapolres Kepulauan Selayar, Akbp Syamsu Ridwan, dan Ketua  Panwaskab Kepulauan Selayar, Muhammad  Tahir.

Turut hadir para penyidik Gakkumdu dan pemeriksa Panwaskab, serta Anggota  Panwascam Bontomatene dan Kecamatan Buki.

Ketua Panwaskab Kepulauan Selayar, Muhammad Tahir, menjelaskan bahwa setelah melakukan kajian dan penyelidikan sehubungan adanya temuan dugaan pelanggaran Pilkada, di mana keterlibatan beberapa kepala desa dalam menfasilitasi pelaksanàn kampanye salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel 2018.

Panwaskab Kepulauan Selayar menyimpulkan  bahwa diduga kuat tiga Kepala Desa dan seorang lurah telah menfasilitasi pelaksanaan kampanye  pasangan calon.

“Mereka diduga kuat telah melanggar Undang-undang No 10 Tahun 2016 Pasal 71 (1) Jo 188 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Dugaan sementara berdasarkan  penyelidikan Panwas mereka memfasilitasi  pelaksanaan kampanye salah satu pasangan  calon atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon  gubernur dan wakil gubernur Sulsel 2018,” kata Muhammad Tahir, Sabtu (30/6/18).

Secara Teknis, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Panwaskab Kepulauan Selayar, Drs Sirajuddin mengungkapkan bahwa tiga kepala desa yang telah lengkap berkas  penyelidikannya masing-masing kepala desa  Bontona Saluk inisial AY, kemudian kepala  desa Buki inisial MS, dan kepala desa Lalang Bata inisial Ar, dan Lurah Batangmata inisial IM.

“Kasus ini berawal berdasarkan temuan  Panwascam Bontomatene dan Kecamatan Buki pada masa kampanye Pilgub Sulsel 2018. Mereka diduga kuat berdasarkan temuan Panwaskab telah menfasilitasi kampanye salah satu pasangan calon dengan cara mengundang masyarakat berkumpul, menyiapkan tenda dan  kursi dalam pelaksanaan kampanye salah satu  pasangan calon,” terang Sirajuddin.

Sementara Kapolres Kepulauan Selayar, Akbp Syamsu Ridwan, menegaskan akan melanjutkan kasus ini. Bahkan diharapkan pengungkapan  pidana pelanggaran ini dapat menjadi  pelajaran yang aparatur sipil negara (ASN) lain.

“Saya tegaskan, kasus ini akan diproses  sesuai aturan yang berlaku. Mereka diduga  kuat telah memfasilitasi kampanye salah satu  pasangan calon. Pengungkapan kasus ini kita  harapkan akan menjadi pelajaran bagi para kepala desa, ASN bahkan TNI-Polri untuk  menjaga netralitasnya untuk momentum  pemilihan di masa mendatang,” tegas Syamsu  Ridwan.

Kapolres dan Ketua Panwaskab Kepulauan  Selayar menyayangkan masih terjadinya  kasus ini di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pasalnya sejak awal tahapan Pilkada telah dilakukan beberapa kali pertemuan dan sosialisasi untuk netralitas ASN, kepala desa, TNI- Polri sesuai dengan Undang-Undang Pilkada. (sul/fajar)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...