Tiga Kepala Desa dan Satu Lurah Terancam Penjara, Ini Kasusnya..

Minggu, 1 Juli 2018 - 07:29 WIB

FAJAR.CO.ID, SELAYAR — Kasus tiga kepala desa dan satu lurah resmi dilimpahkan kasusnya ke penyidik Polres Kepulauan Selayar oleh Panwaslu Kepulauan Selayar hari ini. Empat orang tersebut diduga terlibat dalam kampanye saat Pilgub Sulsel belum lama ini.

Penyerahan berkas dilakukan anggota Panwaskab Divisi Hukum dan Pengawasan Drs. Sirajuddin dan diterima Kasat Reskrim Iptu. Arham Gusdiar, S.IK .MH. Penyerahan ini dilakukan di depan Ruang Gakkumdu Mapolres dengan disaksikan langsung Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP. Syamsu Ridwan, S. IK dan Ketua Panwaskab Kepulauan Selayar, Muhammad Tahir, ST. Turut hadir para penyidik Gakkumdu dan Pemeriksa Panwaskab, serta anggota Panwascam Bontomatene dan Kecamatan Buki.

Ketua Panwaskab Kepulauan Selayar, Muhammad Tahir, ST menjelaskan, setelah melakukan kajian dan penyelidikan sehubungan adanya temuan dugaan pelanggaran Pilkada berupa keterlibatan beberapa kepala desa dalam menfasilitasi pelaksanàn kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2018, Panwaskab Kepulauan Selayar menyimpulkan bahwa diduga kuat tiga kepala desa dan satu lurah telah menfasilitasi pelaksanaan kampanye pasangan calon .

” Mereka diduga kuat telah melanggar Undang-undang No 10 Tahun 2016 Pasal 71 (1) Jo 188 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dugaan sementara berdasarkan penyelidikan Panwas mereka memfasilitasi pelaksanaan kampanye salah satu pasangan calon atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2018,” kata Muhammad Tahir.

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Panwaskab Kepulauan Selayar, Drs. Sirajuddin mengungkapkan bahwa tiga kepala desa yang telah lengkap berkas penyelidikannya masing-masing Kepala Desa Bontona Saluk AY, Kepala Desa Buki MS, Kepala Desa Lalang Bata AR dan Lurah Batangmata IM

Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP. Syamsu Ridwan, S. IK menegaskan akan melanjutkan kasus ini. Kasus ini. kata dia, menjadi pelajaran bagi yang lain.

” Kasus ini akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Mereka diduga kuat telah memfasilitasi kampanye salah satu pasangan calon. Pengungkapan kasus ini kita harapkan akan menjadi pelajaran bagi para kepala desa, ASN bahkan TNI-Polri untuk menjaga netralitasnya untuk momentum pemilihan di masa mendatang,” tegas Syamsu Ridwan. (rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.