Diduga Banyak Pemilih Siluman Menggunakan Suket di Pilwalkot Parepare, Ini Penjelasan Disdukcapil….

FAJAR.CO.ID, PAREPARE — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare menjelaskan secara detail tentang fungsi dari Surat Keterangan (suket) yang dikeluarkan sebagai pengganti KTP saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) belum lama ini.

Menurut Kepala Disdukcapil Parepare, H Amran Ambar, suket sama fungsinya dengan KTP. Di dalam suket juga tertera nomor induk kependudukan (NIK) tunggal yang tidak bisa digandakan, sehingga suket yang dikeluarkan saat Pilkada lalu, tidak dapat dipalsukan. Termasuk untuk penggelembungan suara sebagaimana yang ditudingkan itu sangat sulit.

“Proses penciptaan suket itu melalui perekaman. Perekaman itu tidak bisa digandakan, kalau ganda tidak akan tercetak suketnya. Misalnya, ada orang Pinrang atau Sidrap mau dicetakkan suketnya, tidak akan bisa kalau dia belum ada surat keterangan pindah karena tertera dalam NIK,” terang Amran.

Amran menegaskan, sekali lagi suket tidak bisa ganda, persis KTP. Perbedaannya, KTP itu nanti bisa tercetak jika jaringan bagus, sementara suket tidak mesti. “Jadi kalau ada yang ganda, akan terdeteksi dan tidak bisa tercetak. Biasanya orang yang mengambil suket itu karena tidak bisa menunggu KTP-nya dicetakkan,” urai Amran.

Dia menegaskan, jika dalam proses Pilkada, ada oknum yang terindikasi melalukan penggandaan suket, maka yang berwenang untuk mengklarifikasi adalah pihak penyelenggara dan Panwaslu.

“Kalau memang ada yang mencurigakan, tidak ada NIK dalam suketnya, kenapa tidak langsung ditangkap dan diproses pada waktu itu. Bukankah kita sudah menyosialisasikannya secara bersama. Kami juga terterakan nomor WA kami agar bisa dihubungi jika ada pihak mencurigakan yang kedapatan menggandakan suket,” tegas Amran.

Untuk menciptakan Pilkada damai di Parepare kata Amran Ambar,  Disdukcapil merupakan satu-satunya instansi kependudukan di Indonesia yang menyelenggarakan sosialisasi dengan menghadirkan elemen terkait Pilkada, seperti KPU, Panwaslu, Babinsa, Bimmas, perwakilan partai politik masing-masing pasangan calon (paslon), dan seluruh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kota Parepare.

“Mengenai jumlah suket yang kami keluarkan, itu kami informasikan kepada semua yang hadir, termasuk KPU dan Panwas. Tetapi jumlahnya fluktuatif, karena jika hari ini misalnya 5 kami terbitkan hari ini, bisa saja besok menjadi 4 kalau si pemegang suket, telah dicetakkan KTP-nya, dan bertambah 6 misalnya, jika ada lagi yang melakukan perekaman KTP tetapi tidak mau menunggu KTP-nya tercetak. Apalagi tahun 2017 lalu banyak kami cetak suket karena kehabisan blangko dari pusat,” papar Amran.

Terkait dugaan adanya indikasi penggelembungan suara dengan memanfaatkan suket yang dilaporkan Tim Paslon FAS ke Panwaslu, Ketua KPU Parepare, Nur Nahdiyah mengatakan, indikasi penggelembungan suara itu harus dibuktikan.

“Kami terima dalam bentuk daftar. Tiga ribu daftar suket yang dikeluarkan Disdukcapil itu sebagai alat kontrol untuk mendeteksi. Kalau ada penggelembungan suara, harus ada buktinya, tidak serta merta mengatakan itu penggelembungan,” terang Nur Nahdiyah.

Mengenai jumlah pemilih dalam Pilkada 2018 ini, Rabu, 4 Juli 2018, pihaknya akan melakukan rapat pleno rekapitulasi tingkat kota, untuk memutuskan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

“Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, yaitu 95.147, surat suara yang kami keluarkan 97.664 karena ada penambahan 2.5 persen sesuai aturan PKPU,” tandas Nur Nahdiyah. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : irwan kahir


Comment

Loading...