Insiden Kapal Tenggelam Marak Terjadi, Budi Karya Akui Permenhub Belum Maksimal

Rabu, 4 Juli 2018 - 19:23 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengakui dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) masih belum dilakukan secara maksimal. Setelah beberapa peristiwa kapal yang tenggelam di laut di Indonesia, pihaknya akan melakukan perbaikan khususnya pada penerapan peraturan perhubungan. Tentunya dalam hal ini sebagai upaya memaksimalkan keselamatan.

“Kami akan mengumpulkan seluruh Kadishub seluruh Indonesia, agar peraturan dalam perhubungan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Namun yang ditekankan dalam peraturan perhubungan tersebut adalah keselamatan yang diutamakan dan keutamaan itu harus diterjemahkan dengan eksekusi yang baik, tentunya berkaitan dengan sarana dan prasarana juga tata laksana baik,” jelas Budi saat konferensi pers di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Rabu (4/7/18).

Selain perbaikan peraturan perhubungan, pihaknya juga akan melakukan pendidikan ulang berkaitan dengan pejabat yang ada di Syahbandar pelabuhan.

“Agar ada sedikit refreshing berkaitan dengan aturan yang harus dilakukan dan bagaimana konsistensi dalam penyelamatan,”lanjutnya.

Atas peristiwa KMP Lestari Maju yang karam di perairan Selayar, pihaknya masih menunggu laporan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengetahui kelayakan kapal berlayar atau tidak.

“Untuk kelayakan berlayar atau tidak itu nanti kita informasikan setelah dapat keterangan dari KNKT. Karena jumlah life jaket ada 250 dan itu sudah sesuai dengan ketentuan. Tentunya hal itu operator sudah memenuhi syarat  dan terlihat di foto-foto semua orang relatif menggunakan life jaket. Tapi prosedur apa yang diberikan, biar KNKT yang melakukan penelusuran dengan catatan yang pasti.

Selain itu, Budi juga mengakui ada prosedur yang tidak sesuai saat kapal Lestari Maju bertolak dari pelabuhan Bira menuju pelabuhan Permata kepulauan Selayar. Dimana jumlah penumpang tidak sesuai dengan manifest atau data yang seharusnya.

“Kalau kelebihan muatan dipastikan tidak karena kapal itu bisa mengangkut 200 orang, jadi tidak melebihi tapi menyalahi karena melampaui jumlah,”terang Budi.

Meski demikian, pihaknya akan berusaha memperbaiki sistem utamanya pada pelaksanaan peraturan perhubungan. Tentunya dalam hal ini terkait sarana dan prasarana, begitu juga tata laut.

“Kita masih memperbaiki sarana dan prasaran tata laut. Pada dasarnya kita sudah berusaha, kami sudah melakukan pendidikan lebih dari 1000 orang untuk jadi pelaut. Kita juga lakukan revitalisasi di setiap pelabuhan,”jelasnya. (sul/fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.