Dualisme Hanura Bisa Bikin Gaduh, KPU Temui Wiranto, Ini Hasilnya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Proses pendaftaran calon legislatif (caleg) telah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun sejumlah masalah masih menghampiri Partai Hanura, sebab di internal partainya masih terjadi dualisme kepemimpinan.

Ketua KPU, Arief Budiman mengaku dualisme ini dapat membuat gaduh proses dan tahapan pemilu. Meski demikian hal itu dipastikan tidak akan mengganggu proses berjalannya pemilu secara keseluruhan.

“Ya dengan adanya konflik kan pasti berpotensi untuk timbul kegaduhan. Kalau menggangu sih tidak, kan kami tidak ingin pemilunya gaduh,” ujar Arief di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (5/7).

Oleh sebab itu untuk membuat pemilu berjalan baik, pada sore tadi Arief menyambangi Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto untuk membahas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait konflik Partai Hanura. Pertemuan itu juga turut dihadiri perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Dalam pertemuan tersebut, KPU diminta berpatokan dengan putusan PTUN. Namun lantaran Surat Keputusan (SK) 01 Kemenkumham masih menjadi sengketa maka KPU akan berpatokan dengan SK awal.

Artinya kepengurusan Partai Hanura yang diakui adalah Ketua Umum Osman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding.

“Maka putusan PTUN itu yg harus diikuti, yaitu karena SK 01 itu sedang disengketakan kemudian ditunda dan diberikan penjelasan. Di situ kembali ke SK lama, atau SK 22. SK 22 itu kepengurusannya adalah Pak OSO dan Sarifuddin Sudding,” jelas Arief.

Nantinya KPU akan menunggu data dari Kemenkumham terkait sususan pengurus Partai Hanura. Data itu yang akan diserahkan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dijadikan patokan penerimaan pendaftaran caleg.

“Daftar kepengurusan itulah yang akan kami sampaikan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Artinya mereka (KPUD) akan menerima pendaftaran berdasarkan daftar kepengurusan itu,” pungkas Arief. (sat/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Sonny Wakhyono

Comment

Loading...