Usai Diperiksa soal E-KTP, Begini Komentar Mantan Anggota DPR Ini

Senin, 9 Juli 2018 - 17:30 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Anggota DPR, Abdul Malik Haramain membantah mengetahui proses penganggaran proyek serta membantah menerima kucuran dana e-KTP. Hal tersebut dilontarkan Abdul usai dirinya diperiksa sekitar empat lamanya oleh penyidik lembaga antirasuah.

“Pertama saya dimintai keterangan tentang Markus Nari. Kedua semua penjelasan saya soal Pak Markus Nari sudah sampaikan ke penyidik selengkapnya sama penyidik ya,” ungkapnya pada awak media, Senin (9/7). Selebihnya, Abdul enggan membeberkan lebih jauh perihal materi pemeriksaannya, kendari terus dicecar awak media.

Untuk diketahui, hari ini sejumlah pihak kembali diperiksa oleh penyidik KPK. Atas panggilan tersebut, Abdul memenuhinya. Namun, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh memilih tidak memenuhi panggilan lembaga antikorupsi. Dia meminta penjadwalan ulang di minggu depan dalam sebuah surat yang diterima KPK.

Dalam kasus ini, Markus diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambah anggaran proyek e-KTP di DPR. Dia diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Markus diduga meminta uang kepada pejabat Kemendagri, Irman sebanyak Rp 5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp 4 miliar.

Atas perbuatannya, KPK menetapkan Markus Nari sebagai tersangka pada Rabu (19/7/2017), karena dianggap melanggar Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Nomor 31 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ipp/JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.