Kasus Hukum Dirut PLN Tak Ada Kaitan dengan Anggaran PMN Rp 15 Triliun

Senin, 16 Juli 2018 21:55

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kasus suap pada proyek Perusahan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau I yang menjerat Direktur Utama (DirutP Perusahan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengagetkan publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Pasalnya, Sofyan Basir baru saja mengusulkan penambahan anggaran ke Komisi VI DPR-RI sebesar Rp 15 triliun untuk pembiayaan pembangunan listrik diseluruh Indonesia.Namun, pengusulan Sofyan Basir ini belum disahkan oleh DPR-RI, dirinya sudah digarap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam kasus suap yang juga menyeret Anggota Komisi VII DPR-RI Eni Maulani Saragih dan pengusaha swasta Johanes Budisutrisno Kotjo.Anggota Komisi VI DPR RI, Supratman Andi Agtas mengatakan terseretnya nama Dirut PLN Sofyan Basir dalam kasus suap proyek PLTU Riau I ini takkan berimbas pada Panitia Kerja Penyertaan Modal Negara (PMN) 2018 di Komisi VI DPR RI.”Ini gak ada kaitan antara itu (PMN PLN 15 Triliun dengan penggeledahan Sofyan Basir). Jadi proses hukum sofyan basir silahkan jalan tapi kan belum ada penetapan resmi dan sebagainya ya. Kita bicara soal korporasinya ya bukan orangnya. Jadi yang berkaitan dengan kasus itu kan gak ada kaitannya dengan PMN. Karena ini kan berkaitan dengan proyek-proyek Startegis Nasional,” kata Supratman di Gedung Nusantara I DPR-RI, Senin (16/7).Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), layak atau tidaknya pemberian suntikan modal kepada PLN akan dibahas lebih lanjut oleh mitra kerjanya, yakni di Komisi VI DPR-RI. Selain itu, kesepakatan ini juga akan disepakati oleh masing-masing fraksi tergantung dengan kebutuhan rakyat dan rencana program strategis nasional.

Bagikan berita ini:
2
1
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar