PSI Minta MK Memperlonggar Aturan Iklan Kampanye

Senin, 16 Juli 2018 22:03

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia kembali bertarung di Mahkamah Konstitusi. Kali ini giliran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dipersoalkan partai anyar tersebut. Hari ini, Senin (16/7), PSI telah resmi menyampaikan perbaikan permohonan kepada MK.PSI mengajukan uji materi terhadap sejumlah pasal di undang-undang tersebut yang mengatur tentang iklan kampanye. Mereka menginginkan ketentuan yang lebih fair kepada partai anyar.”Tidak dapat dipungkiri berpolitik di iklim demokratis memang tidak murah, apalagi mengingat luasnya wilayah Republik Indonesia. Tapi, PSI perlu diberikan ruang untuk beriklan agar lebih bisa dikenal masyarakat,” ujar Juru Bicara PSI Rian Ernest dalam keterangan persnya, Senin (16/7).PSI memohon frasa “dan/atau citra diri” dalam pasal 1 angka 35 dihapuskan. Tujuannya, agar tidak ada lagi orang dikriminalkan hanya karena pencantuman nomor urut dan logo partai. “PSI ingin agar rambu kampanye kembali jelas, yakni penyampaian visi, misi dan program kerja,” terang Ernest.Selain itu, lanjut Ernest, PSI juga menggugat Pasal 275 ayat 2, Pasal 276 ayat 2, Pasal 293 ayat 1 sampai 3. Pada intinya, PSI meminta agar diperbolehkan beriklan sejak awal masa kampanye, yakni September.Permohonan ini terkait dengan status PSI sebagai partai anyar yang harus membangun popularitas dan elektabilitas dari nol. Berbeda dengan kebanyakan partai lain yang sudah aktif selama lebih dari satu dekade.

Bagikan berita ini:
4
3
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar