Kasus Suap PLTU Riau-1, KPK Bakal Periksa Mensos dan Dirut PLN

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam bentuk suap menyuap, terkait pembangunan PLTU Riau-1, yang sudah menjadikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka.

Dalam rangka melengkapi bukti tambahan proses penyidikan kedua tersangka tersebut, penyidik merencanakan memeriksa Menteri Sosial Idrus Marham dan Direktur PT PLN Sofjan Basir.

“Setelah melakukan penggeledahan di 8 lokasi sejak Minggu (15/7) hingga Senin (16/7), besok Kamis dan Jumat direncanakan pemeriksaan saksi Idrus Marham dan Sofyan Basir,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (18/7).

Atas panggilan surat tersebut, KPK meminta keduanya untuk memenuhinya. “KPK telah menyampaikan surat panggilan secara patut. Kami percaya para saksi akan memenuhi panggilan KPK,” imbuh Febri.

Terkait tujuan dipanggilnya Idrus dan Sofyan, menurut Febri, keduanya dipanggil karena diduga mengetahui ihwal adanya proyek PLTU Riau-1 yang tengah disidik lembaga antirasuah. “Para saksi ini dibutuhkan keterangannya tentang apa yang ia ketahui terkait perkara yang sedang kami proses ini,” jelas mantan aktivis antikorupsi ini.

Dalam kasus ini, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih sebagai tersangka. Selain Eni, KPK juga menetapkan pemegang saham Blackgold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka.

Penetapan tersangka terhadap dua pihak tersebut, berkaitan kasus penerimaan hadiah atau janji oleh anggota DPR RI atas kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara dalam waktu 1×24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara secara bersama-sama, terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1,” terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7).

Eni kata Basaria, saat OTT diduga menerima uang suap senilai Rp 500 juta. Duit tersebut  merupakan bagian dari 2,5 persen commitment fee yang akan diberikan guna memuluskan proses penandatanganan kerjasama terkait pembanguan PLTU di Riau.

“Diduga penerimaan ini yang keempat kali dari pengusaha JBK kepada EMS dengan total Rp 4,8 Miliar,” tukasnya.

Sebagai pihak penerima, Eni kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. (ipp/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...