Daftar Caleg Koruptor, Parpol Tidak Peka Berantas Korupsi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Masih banyak partai politik (parpol) yang mengajukan mantan terpidana korupsi di tahapan pendaftaran caleg untuk Pemilu 2019.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20/2018.

“Selain itu, juga pertanda parpol tidak peka dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia, Kaka Suminta kepada redaksi, Senin (23/7).

Untuk itu, KIPP mendukung upaya KPU dalam pemberantasan korupsi melalui pencegahan terhadap mantan terpidana korupsi menjadi caleg dalam pemilu 2019.

KIPP juga meminta KPU untuk tidak menerima mantan terpidana korupsi, sebagai Caleg, baik di pusat maupun daerah.

Termasuk meminta Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan PKPU 20 tahun 2018 sesuai dengan kewenangan Bawaslu.

Kemudian, meminta Parpol Peserta pemilu 2019 utnuk mematuhi PKPU 20 tahun 2018. Caranya, dengan tidak mengajukan caleg mantan terpidana korupsi. Baik si pusat maupun daerah.

“KPU, Bawaslu dan Parpol harus mencari upaya maksimal untuk mengganti caleg mantan terpidana koruptor. Baik, dalam perbaikan pendaftaran calon DPR, dan DPRD di seluruh Indonesia ,” paparnya.

Kaka menambahkan, inovasi dan keberanian KPU dalam mengatur agar para calon legislatif tidak berasal dari mantan terpidana korupsi, merupakan sebuah langkah strategis.

Sekaligus dalam rangka mencegah sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di masa lalu, saat ini maupun di masa depan. Sehingga perlu didukung sepenuh hati.

Salah satunya dengan melaksanakan PKPU 20 tahun 2018, secara sungguh-sungguh, baik untuk penyelenggara pemilu terlebih untuk para peserta pemilu khususnya partai politik peserta pemilu 2019. [rus/rmol]

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...