Gugatan JK Dikabulkan MK, SBY Bisa Jadi Maju Lagi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden dinilai beberapa pihak akan berdampak buruk bagi kehidupan bernegara di Indonesia jika sampai dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Itu diungkapkan oleh Pengamat Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi. Menurutnya, apabila MK mengabulkan gugatan itu maka bisa bertentangan dengan semangat konstitusi RI dalam membatasi kekuasaan.

“Sebenarnya masalah ini bertentangan dengan semangat konstitusi kita dengan untuk membatasi kekuasaan. Termasuk soal rotasi pada elite politik yang memimpin negara,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (23/7).

Dia menjelaskan, apabila gugatan masa jabatan presiden-wakil presiden dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu dikabulkan, maka syarat menjadi capres-cawapres nantinya bisa digugat kembali. Sehingga, menurut Airlangga, hal ini sama saja telah membuka peluang bagi presiden yang sudah menjabat dua periode bisa maju kembali.

“Apabila ini terjadi maka bisa jadi kemungkinan bahwa figur lain seperti SBY misalnya akan maju lagi,” katanya.

Selain itu, sambung Airlangga, bila gugatan JK dikabulkan MK, kemungkinan akan berdampak buruk dalam proses regenerasi politik di Indonesia. Nantinya, politikus-politikus muda dan berbakat akan sulit muncul di masyarakat karena masih banyaknya politikus senior.

“Padahal saat ini kita membutuhkan wajah-wajah segar baru dalam panggung politik bernegara,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, JK bersedia menjadi pihak terkait di perkara 60/PUU-XVI/2018, yang diajukan Partai Perindo. Gugatan itu diajukan Partai Perindo kerana merasa dirugikan dengan kehadiran pasal tersebut. Pasal itu menghalangi partainya mengajukan JK sebagai cawapres pada pemilu nanti. (ce1/gwn/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...