LIPI: Responden Mengaku Puas dengan Kinerja Pemerintah Jokowi-JK


FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), merilis hasil survei opini publik terhadap kinerja pemerintah dan prospek pembangunan demokrasi Indonesia, di hotel Aryaduta Makassar, Selasa (24/7/18).Survei yang dilakukan dalam kurun waktu 19 April sampai dengan 5 Mei 2018, dilaksanakan di 34 provinsi dengan responden sebanyak 2100 orang. Sedangkan margin of errornya dari survei ini adalah sebesar 2,14 persen.Secara umum, responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah Jokowi-JK, dengan presentase 69 persen. Akan tetapi, ada perbedaan skor ketika responden ditanyakan mengenai penilaian terhadap masing-masing bidang.”Penilaian positif terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum dan keamanan sebesar 70,6 persen, dan di bidang sosial 63 persen, ekonomi 55,7 persen. Sedangkan yang menilai buruk terhadap ekonomi sebanyak 40,4 persen, sosial 32,7 persen l, dan hukum keamanan 23,5 persen,”ujar Koordinator Survei Publik, Wawan Ichwanuddin.Pada bidang ekonomi, penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja dan menjaga harga kebutuhan pokok cukup rendah. Bahkan, proporsi responden yang memberikan nilai positif terhadap penyediaan lapangan kerja sedikit lebih tinggi.Dari segi ekonomi keluarga, pernyataan responden mengaku sering mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari hari, baik itu pangan maupun non pangan. Selain itu, Mereka juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.”Hampir setengah responden memberikan penilaian dalam penyediaan lapangan kerja, itu sebesar 47,5 persen, sementara kinerja pemerintah dalam menjaga kebutuhan pokok itu sebesar 46,6 persen,”terangnya.Dalam survei tersebut, responden mengaku persoalan yang paling penting yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia, diantaranya kesejahteraan dan ekonomi, korupsi, lapangan pekerjaan, serta infrastruktur.Sementara dukungan terhadap demokrasi, kata Wawan, sebanyak 89,6 persen responden puas dengan kinerja pemerintah dan menilai demokrasi cocok diterapkan di Indonesia. Meskipun demokrasi memiliki persoalan, tetapi tetap menjadi bentuk pemerintahan yang lebih baik daripada bentuk pemerintahan manapun.”Secara umum, temuan gambaran tentang keadaan ekonomi dan dukungan terhadap demokrasi menjadi modal yang cukup baik bagi konsolidasi demokrasi,”pungkasnya. (sul/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

Komentar