Mana.. Sampai Sekarang Belum ada Ganti Rugi dari Pertamina

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, PENAJAM   –  Nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi korban tumpahan minyak mentah milik PT Pertamina di perairan Teluk Balikpapan, belum mendapatkan ganti rugi.

Abdul Azis, salah seorang nelayan di Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, mengungkapkan bahwa Pertamina berjanji akan merealisasikan ganti rugi kepada korban terdampak pencemaran tumpahan minyak mentah sebelum Lebaran. Kemudian diundur, berjanji lagi akan menyalurkan ganti rugi pada Juli ini.

Namun, menjelang akhir Juli, tak kunjung ada kejelasan dari Pertamina. “Kami berharap Pertamina menepati janji. Realisasikan ganti rugi sebelum bulan Agustus,” kata Abdul Azis pada media ini, Senin (23/7).

Sebanyak 30 nelayan di Gersik yang terdampak pencemaran lingkungan memiliki tingkat kerugian yang berbeda. Abdul Azis mengungkapkan, rata-rata alat tangkap nelayan yang tercemar minyak mentah, yakni jaring ikan, jaring udang, dan belat.

“Kalau saya sendiri ada dua unit alat tangkap, nilainya itu mencapai Rp 10 juta. Informasi yang kami dapatkan, total ganti rugi yang akan dibayarkan Pertamina sesuai yang saya harapkan,” ujarnya.

Sementara itu, nelayan asal Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, H Sadar menyatakan bahwa nelayan yang terdampak pencemaran lingkungan telah didata oleh BPBD dan Dinas Perikanan.

“Kami di Pantai Lango bahkan sudah menyetor nomor rekening bank. Karena informasinya bantuan itu akan ditransfer langsung oleh Pertamina. Tapi, sampai saat ini belum juga terealisasi. Kami berharap bulan ini Pertamina memenuhi janjinya,” kata H Sadar saat mengadu persoalan ganti rugi Pertamina ke DPRD PPU.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) PPU, Jamaluddin menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD PPU dan Dinas Perikanan PPU terkait nelayan yang terdampak.

“Mereka (BPBD dan Dinas Perikanan) mengatakan bahwa masalah ini sudah tidak di mereka lagi. Tapi ada di Pertamina,” jelasnya.

Sekretaris Komisi III DPRD PPU ini menyatakan, dia juga telah berkomunikasi dengan Sekkab Tohar terkait dengan penyaluran ganti rugi tersebut. “Pak Sekkab sudah berkomunikasi dengan Pertamina. Pertamina masih melakukan perbaikan beberapa surat administrasi,” kata Jamaluddin.

Dia menekankan, Pertamina mempercepat proses penyaluran ganti rugi tersebut. Karena pemerintah daerah telah menyetorkan seluruh data-data warga yang terdampak tumpahan minyak.

“Pertamina sudah mengakui soal tumpahan minyak itu, jadi tidak ada alasan tunda pembayaran ganti rugi,” tuturnya.

Jamaluddin mengingatkan Pertamina agar tidak membuat nelayan menunggu terlalu lama. “Jangan sampai situasi ini ada provokasi nelayan untuk demo besar-besaran. Kalau itu sampai terjadi, yang dirugikan juga nama baik Pertamina,” tandasnya.

Diketahui, hasil pendataan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Pertamina, yang terdampak tumpahan minya sebanyak 1.175 nelayan yang terdiri dari nelayan tangkap dan budi daya. Karena banyak tambak, belat, dan keramba apung milik nelayan yang tercemar.

Alat tangkap milik nelayan yang tercemar tumpahan minyak mentah sebanyak 1.449 unit, 219 belat dan keramba apung. Selain itu, 54 hektare tambak ikan dan udang terdampak.

Pendataan nelayan yang terdampak di wilayah Benuo Taka masuk dalam zona IV, V dan VI. Dahrul mengungkapkan, wilayah yang masuk zona IV yakni Kelurahan Penajam, Nenang, Gunung Steleng, Sungai Parit, Nipahnipah dan Sesumpu dengan jumlah nelayan terdampak 454 orang. Wilayah zona V, yakni Kelurahan Buluminung, Pantai Lango, Jenebora, Maridan, Mentawir dan Riko dengan jumlah terdampak 613 nelayan. Zona VI adalah Kelurahan Pejala dan Desa Api-Api dengan jumlah terdampak 108 nelayan. (kad/rus/k1)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...