DKPP Pecat Lima Anggota KPU Palopo

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, PALOPO — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo. Keputusan tersebut diumumkan saat sidang kode etik dengan agenda pembacaan putusan, Rabu 25 Juli 2018, di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, sesuai perkara nomor 103/DKPP-PKE-VII/2018.

DKPP dalam putusannya yang dibacakan Harjono didampingi Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati, mengabulkan laporan pengadu untuk seluruhnya.

Kemudian memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu pertama Haedar Djidar, teradu kedua Syamsul Alam, teradu ketiga Faisal, teradu keempat Faisal Mustafa dan teradu kelima Muhammad Amran Anas. Pengadu di perkara 103/DKPP-PKE-VII/2018 adalah Hamzah, SH, selaku wiraswasta, yang pengaduannya masuk ke DKPP tanggal 3 Mei 2018 lalu.

Faisal Mustafa, SH, teradu 4 dalam sidang kode etik di DKPP, membenarkan putusan yang memberhentikan tetap lima komisioner KPU Palopo. Ini masih terkait laporan dari tim Ome-Bisa. ”Kami merasa bahwa sudah melaksanakan tugas dengan tetap koordinasi KPU RI dan dirjen otda. Kita berdasar itu,” ujar Faisal Mustafa, kepada Palopo Pos, sore kemarin.

Faisal, S.Sos, M.Si yang menjadi teradu 3 dalam perkara ini tidak bicara soal putusan tersebut. Lewat WhatsApp, ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang telah banyak membantu dan bekerjasama untuk melaksankan tahapan pilwalkot sebagaimana mestinya. ”Sekali lagi mohon maaf atas segala hilaf dan salah yang pernah terucap dari kami,” tulis Faisal.

Sementara itu, Harla Ratda, SH, MH, kuasa hukum pengadu, membenarkan kalau lima komisioner KPU diberhentikan. ”DKPP sudah berhentikan mereka dalam sidang etik. Jadi sudah dipecat semua,” tandas Harla Ratda, kepada Palopo Pos, kemarin.

Harla mengatakan, lima komisioner KPU Palopo dipecat oleh DKPP karena tidak menjalankan putusan Panwaslu Kota Palopo tentang pembatalan pencalonan paslon nomor 1. ”Atas pelanggaran administrasi pilkada yang melakukan mutasi enam bulan sebelum ditetapkan sebagai calon,” ujarnya. Kata dia, KPU tidak ada kewenangan untuk menolak atau tidak menjalankan putusan Panwaslu sebagaimana diatur oleh UU.

Sementara itu, Samsul Alam, yang dihubungi Palopo Pos, mengaku bukan bagian dari keputusan tersebut.

”Saya belum tahu. Tapi, yang pasti sejak tanggal 9 Juli, saya bukan lagi anggota KPU sehingga jika ada putusan seperti itu, maka saya bukan bagian dari keputusan tersebut,” tandasnya.

Hal itu juga diakui oleh Komisioner KPU Sulsel divisi humas dan data informasi, Uslimin. Ia menyebutkan, ada empat orang anggota KPU Palopo yang dipecat oleh DKPP. Sebelumnya, disebutkan ada lima orang yang dipecat. Namun, Uslimin membantah. “Empat (orang) saja, karena satu lainnya sudah mundur dan memilih menjadi caleg,” jelas Uslimin.

Komisioner KPU Palopo yang mundur tersebut adalah Samsul Alam, yang diketahui mundur sejak Senin 9 Juli lalu. Samsul Alam mundur karena bertarung sebagai calon legislatif 2019 dari Partai PAN. Jadi, yang dipecat hanya empat nama anggota KPU. Antarlain Haedar, Djidar, Amran Anas, Faisal, dan Faisal Mustafa.

TAK BERPENGARUH

Pemecatan komisioner KPU Palopo oleh DKPP tidak berpengaruh atas kemenangan paslon JUARA di pilwalkot Palopo. KPU Palopo dalam rapat pleno terbuka tanggal 5 Juli 2018, TELAH menetapkan pasangan JUARA memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan sebagai pemenang dalam pilwakot Kota Palopo.

Berdasarkan hal tersebut keputusan pleno terbuka yang dilakukan oleh KPU Palopo tetap sah walaupun DKPP melakukan pemecatan terhadap lima komisioner KPU Palopo.

”Karena rapat pleno tersebut dilakukan sebelum keluar keputusan DKPP tentang pemecatan,” ujar Y Jhody Pamat’tan, SH, advokat asal Walmas yang eksis di Makassar.
Mengenai adanya desas-desus bahwa keputusan DKPP akan berpengaruh terhadap penetapan pasangan JUARA sebagai pemenang pilwakot Palopo, dinilainya sangat keliru.

Pada bagian lain, ia juga menyebutkan bahwa keputusan DKPP tentang pemecatan 5 komisioner KPU Palopo dapat digugat melalui PTUN. ”Ini bardasarkan putusan uji materiil tentang UU Nomor 15 tahun 2011 bahwa keputusan DKPP tidak bersifat final dan mengikat, karena DKPP bukan lembaga peradilan dan kedudukannya tidak sama dengan pengadilan umum ,pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, atau pengadilan militer. DKPP tidak dibawahi oleh Mahkamah Agung. DKPP hanya mengadili frasa atau perilaku penyelenggara pemilu secara pribadi,” terangnya. (ary/palopopos/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...