Judical Review Soal Jabatan Presiden-Wapres Memutus Generasi


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Freedom Institute, Rizal Mallarangeng menyebutkan judical review soal masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) ke Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan langkah mundur terhadap regenerasi bangsa.”Sejak 20 tahun tidak ada yang menchallenge. Kita berharap dari satu generasi ke satu yang lain, dari satu pemilu ke pemilu yang lain, aturan dasarnya jangan dikutak-katik. Jangan main diaturan dasar. Tapi sekarang di challenge,” kata Rizal Mallarangeng dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Freedom Institute, di Jakarta, Kamis (26/7).”Secara prinsip kita hargai mereview soal wapres. Dan dalam pasal 7 itu kan satu nafas presiden dan wapres,” jelasnya.Rizal juga menyebutkan langkah uji materi atau judical review tidak mengakomodir kepentingan bangsa, ia menilai seharusnya langkah tesebut harusnya dilakukan sebelum menjelang pendaftaran Pilpres 2019.”Kok ini 2 minggu, 3 minggu sebelum pendaftaran Capres-Cawapres? Mbok ya tahun lalu. Kalau mau demi kepentingan bangsa dan negara, tunggu setelah pemilu. Bikin tim kecil dulu bagaimana membahasnya,” ujarnya.Dalam kesempatan yang sama Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan, menyebutkan dalam mengganggu sakralitas dari hukum sendiri.”Kita jangan mengacaukan judical review terhadap undang-undang, mengutak-atik atau mengakali konstitusi. Karena ini bukan melakukan judical review terhadap konstitusi, jadi judical review terhadap undang-undang. Kalau judical review itu harus ada ukurannya, apa ukurannya? Ya konstitusi,” kata Djayadi Hanan.

Komentar

Loading...