KPK Dalami Aliran Duit Suap ke Eni Melalui Suaminya

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan hari ini memeriksa M. Al Khadziq, suami dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut, pemeriksaan yang dijalani oleh Bupati Temanggung terpilih ini berlangsung sejak pukul 13:00 WIB hingga pukul 16:30 WIB. Lembaganya mengkonfirmasi perihal dugaan aliran dana yang mengalir ke istrinya.

“KPK mengonfirmasi pengetahuan saksi terkait dengan dugaan aliran uang ke tersangka ES,” tukasnya, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/7).

Tak hanya itu, usai Khadziq rampung diperiksa, ada dua saksi lain yakni Pegawai Pemerintah Non PNS Tenaga Ahli DPR RI, Tahta Maharaya dan karyawan swasta, Audrey Ratna Justianty alias Tine. Mereka juga diklarifikasi hal tersebut.

“Sedangkan Supangkat Iwan Santoso, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) tidak menghadiri panggilan KPK,” tuturnya.

Untuk diketahui, ini merupakan panggilan pertama bagi Khadziq untuk bersaksi. Khadziq sebelumnya juga ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan namun dirinya tidak ikut ditahan.

Kasus yang menjerat anggota DPR RI dari partai Golkar, Eni Maulani Saragih ini berawal saat KPK mengadakan operasi tangkap tangan (OTT).

Eni yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pertama kali dijemput di rumah dinas Idrus Marham yang berada di Widya Chandra saat mengadiri acara ulang tahun anak Idrus.

Kasus ini bermula saat KPK menduga Eni menerima uang sebesar Rp 500 juta bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar.

Pemberian pertama pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, kedua Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga 8 Juni Rp 300 juta dan uang tersebut diduga diberikan melalui staf dan keluarga.

Diduga peran Eni adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerjasama terkait PLTU Riau-1.

Saat ditangkap KPK telah mengamankan barang bukti yakni uang sebesar Rp 500 juta dan dokumen tanda terima.

Sebagai pihak penerima, Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. (ipp/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...